Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) terus memperkuat kapasitas pendamping dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak. Pada 12 Mei 2026, tim YKPI mengadakan kegiatan Pendampingan Manajemen Kasus yang berlangsung di Sriharjo. Acara ini diikuti oleh para peserta dari Atuan Tugas Pendamping Perempuan, Anak dan Disabilitas (Satgas PPAD) dan perwakilan Pemerintah Kalurahan Sriharjo. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ibu Lurah Sriharjo, kemudian dilanjutkan dengan sesi perkenalan dan permainan kelompok. Suasana hangat dan partisipatif mewarnai awal kegiatan, sebelum akhirnya peserta masuk ke dalam inti diskusi: bagaimana mendokumentasikan kasus secara sistematis dan akurat.
Pendokumentasian kasus oleh Satgas PPAD sangat penting karena menjadi dasar dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat bagi korban perempuan dan anak di wilayahnya. Dokumentasi yang lengkap dan jelas dapat menjadi bukti hukum untuk membantu korban memperoleh keadilan, sekaligus memudahkan pendamping, psikolog, dan aparat penegak hukum memahami kondisi korban tanpa harus membuat korban terus mengulang cerita traumatisnya. Selain itu, data kasus yang terdokumentasi dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengevaluasi serta memperbaiki program perlindungan perempuan dan anak. Dari dokumentasi tersebut, Satgas PPAD juga dapat melihat pola kekerasan yang terjadi di wilayahnya sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Dokumentasi yang baik juga membantu melacak riwayat kekerasan berulang, terutama jika pelaku pernah melakukan tindakan serupa sebelumnya.
Dalam sesi utama, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Setiap kelompok mendapatkan studi kasus nyata yang kerap ditemui di lapangan, lalu diminta menyusun format database atau tabel pemetaan untuk mendokumentasikan kasus tersebut. Kelompok 1 berhasil merancang sebuah database penanganan kasus yang memuat lima komponen informasi utama, yaitu identitas korban yang mencakup inisial, jenis kelamin, dan usia; jenis kekerasan seperti psikologis, fisik, atau pemaksaan; kronologi singkat peristiwa; kebutuhan pendampingan yang meliputi bantuan psikologis, medis, atau hukum; serta tindak lanjut berupa rujukan ke SATGAS PPA, Puskesmas, atau LBH. Dengan format ini,
Kelompok 1 berhasil mendokumentasikan dua kasus: pemaksaan perkawinan serta kasus aborsi yang disertai kriminalisasi. Kelompok 2 memberikan masukan agar database tersebut dilengkapi dengan kolom waktu pelaporan, identitas pelapor, dan alamat lokasi kejadian (TKP) supaya manajemen kasus menjadi lebih akurat dan komprehensif.
Sementara itu, Kelompok 2 menyusun database dengan enam komponen yang terdiri dari nama korban atau pelaku, waktu kejadian dan pelaporan, lokasi kejadian, kronologi, kondisi korban, serta tindak lanjut. Mereka menganalisis dua kasus. Pada kasus pertama, pelapor berasal dari pihak keluarga laki-laki, di mana pihak perempuan dalam kondisi hamil dan cemas sementara laki-laki mengalami depresi, sehingga tindak lanjut yang direncanakan meliputi asesmen, konseling, penanganan kesehatan reproduksi, dan mediasi. Pada kasus kedua, korban perempuan mengalami trauma, rasa bersalah, tekanan psikologis berat, serta ancaman kriminalisasi, sehingga tindak lanjut yang diusulkan adalah pendampingan psikologis oleh SATGAS PPA dan bantuan hukum.
Kelompok 1 menanggapi bahwa database Kelompok 2 masih kurang spesifik pada bagian identitas korban dan pelaku, karena sebaiknya tidak hanya menggunakan istilah umum seperti “cewek/cowok” atau nama keluarga, melainkan mencakup identitas individu secara lengkap agar profil kasus lebih jelas dan penanganan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Setelah sesi diskusi, tim YKPI yang diwakili Nur dan Viri memberikan penguatan terkait praktik pendokumentasian. Peserta kemudian melakukan analisis lebih dalam terhadap dua kasus utama. Untuk kasus pemaksaan perkawinan anak, pelaku dapat diidentifikasi dari dua sisi: orang tua pihak perempuan apabila terjadi pemaksaan perkawinan di usia anak tanpa adanya unsur pemaksaan hubungan seksual, atau pihak laki-laki apabila ditemukan unsur pemaksaan hubungan seksual.
Pihak perempuan menjadi korban karena mengalami kehamilan di luar kendalinya, sementara pihak laki-laki menjadi korban karena dipaksa menikah saat usianya masih dikategorikan sebagai usia anak. Korban perempuan sangat rentan secara fisik dan psikologis karena faktor kehamilan, sedangkan korban laki-laki rentan kehilangan masa depan serta berisiko mengalami gangguan kesehatan mental. Prioritas tindak lanjutnya adalah memberikan pendampingan yang komprehensif bagi anak muda yang terlibat, pihak keluarga, hingga penguatan bagi warga sekitar agar memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan kasus serupa.
Untuk kasus kehamilan dan kriminalisasi, pelaku mencakup pihak laki-laki, pihak keluarga laki-laki, serta warga yang melaporkan kejadian tersebut sehingga memicu proses hukum. Fokus utama korban adalah pihak perempuan yang mengalami kehamilan di luar ikatan pernikahan. Korban mengalami tekanan psikologis yang berat, dan kondisi kerentanan semakin meningkat karena korban harus menghadapi proses hukum berupa penahanan oleh pihak kepolisian akibat adanya pelaporan dari warga. Langkah mendesak yang menjadi prioritas adalah segera mencari bantuan hukum untuk mendampingi proses pemeriksaan, serta menyediakan bantuan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental korban.
Kegiatan ini menghasilkan empat rencana tindak lanjut. Pertama, koordinasi tim internal dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama seluruh tim yang tercantum dalam Surat Keputusan Satgas atau Tim Penanganan untuk mensinergikan langkah dan memperkuat koordinasi tugas. Kedua, penyempurnaan pendokumentasian dengan menerapkan dan menyempurnakan format database sesuai masukan dari diskusi kelompok, yaitu melengkapi detail identitas korban dan pelaku secara spesifik, waktu pelaporan, identitas pelapor, serta lokasi kejadian. Ketiga, penguatan jejaring rujukan dengan memastikan alur rujukan penanganan kasus berjalan baik dan terhubung dengan layanan penyedia, seperti Puskesmas untuk penanganan medis dan kesehatan reproduksi, SATGAS PPA untuk memfasilitasi pendampingan psikologis, serta advokat atau Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan pendampingan hukum khususnya pada kasus yang berisiko kriminalisasi. Keempat, edukasi dan pendampingan lingkungan dengan melakukan pendekatan, edukasi, atau pendampingan kepada keluarga serta warga sekitar guna membangun pemahaman yang tepat untuk mencegah terjadinya stigma buruk dan main hakim sendiri terhadap korban.
Kegiatan Pendampingan Manajemen Kasus di Sriharjo berhasil menunjukkan bahwa dokumentasi yang baik adalah fondasi penanganan kasus yang adil dan terarah. Dengan format database yang terus disempurnakan melalui masukan lintas kelompok, YKPI bersama para pendamping di tingkat desa berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih sistematis, akurat, dan berpihak pada korban. Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia akan terus mendampingi komunitas dalam setiap upaya mewujudkan perlindungan bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan.
Artikel di tulis berdasarkan Notulensi Pendampingan Manajemen Kasus – Sriharjo, 12 Mei 2026.