Perubahan iklim tidak selalu hadir sebagai bencana besar yang mudah dikenali. Bagi warga, ia terasa dari hujan yang sulit diprediksi, kemarau yang memanjang, air yang menyusut, hasil pertanian yang berubah, hingga beban pengeluaran rumah tangga yang meningkat.
Pengalaman sehari-hari itulah yang menjadi pintu masuk Pelatihan Ketahanan Iklim dan Asesmen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat yang digelar Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) pada 15–16 September 2026 di Hotel Arjuna Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan empat wilayah dampingan: Minomartani, Baciro, Purwomartani, dan Sriharjo.
Pelatihan tidak hanya memperkenalkan konsep perubahan iklim dan kebencanaan. Warga diajak membaca perubahan di wilayahnya sendiri, mengenali kelompok dan aset yang rentan, serta menemukan kapasitas yang sudah dimiliki masyarakat untuk menghadapi risiko.
Ketua YKPI Kristina Viri menegaskan, perubahan iklim bukan ancaman yang jauh. Hujan tiba-tiba, banjir, longsor, angin kencang, hingga perubahan kondisi lingkungan adalah pengalaman yang sudah dirasakan warga. Karena itu, warga perlu memiliki gambaran tentang kondisi wilayahnya dan mampu merumuskan langkah mitigasi serta adaptasi bersama.
Membaca musim dari pengalaman warga
Salah satu sesi penting dalam pelatihan adalah penyusunan kalender musim. Metode ini tidak berhenti pada pencatatan musim hujan dan kemarau. Warga juga memetakan periode yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi komunitas, seperti musim panen, masa pengeluaran rumah tangga tinggi, migrasi tenaga kerja, festival, hingga persoalan sosial.
Di Baciro, masa masuk sekolah dan kenaikan pengeluaran rumah tangga bisa beririsan dengan kondisi lingkungan yang rentan. Situasi ini penting dibaca karena berbagai tekanan dapat terjadi bersamaan dan memperbesar risiko konflik maupun beban ekonomi keluarga.
Penyusunan kalender juga menjadi ruang mempertemukan ingatan warga lintas generasi. Peserta membandingkan kondisi musim 20–30 tahun lalu dengan keadaan sekarang. Seorang peserta mengaku musim hujan dan kemarau kini semakin sulit diprediksi. Melalui kalender musim, perubahan pola itu divisualisasikan sehingga warga dapat melihat pergeseran yang mereka alami sendiri.
Dari Minomartani, warga mencatat musim hujan yang dulu berlangsung sekitar Oktober–April kini lebih banyak terjadi pada Januari–Maret. Musim kemarau juga dirasakan bergeser. Pada saat yang sama, ada periode lain yang membawa kerentanan, seperti musim hama, tahun ajaran baru, masa hajatan, dan liburan sekolah yang berkaitan dengan kenakalan remaja serta penggunaan mercon.
Di Purwomartani, peserta merasakan musim panas lebih panjang daripada masa lalu. Perubahan itu berdampak pada pertanian dan mendorong pembakaran jerami yang menghasilkan asap. Persoalan lingkungan juga bersinggungan dengan aktivitas sosial berskala besar, termasuk meningkatnya sampah setelah kegiatan di kawasan pesantren.
Sementara itu, Sriharjo memperlihatkan pengetahuan lokal tetap penting dalam membaca musim. Sebagian aktivitas sosial, seperti hajatan dan tradisi masyarakat, masih mengikuti kalender Jawa. Di tengah kebutuhan biaya sekolah dan periode rentan ekonomi, kelompok perempuan memanfaatkan mekanisme simpan pinjam untuk membantu warga menghadapi tekanan pengeluaran.
Di Baciro, peta kerentanan bahkan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Kedekatan wilayah dengan Lapangan Mandala Krida membuat periode pertandingan sepak bola dan jam pulang sekolah dikenali sebagai masa berisiko sosial, termasuk tawuran yang dapat membahayakan warga yang melintas.

Dari cerita menjadi data risiko
Setelah memetakan musim dan berbagai peristiwa di wilayah masing-masing, pelatihan berlanjut pada penilaian dampak bahaya. Metode ini mengubah hasil pemetaan kualitatif menjadi penilaian yang lebih terukur.
Peserta menghubungkan jenis bahaya seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang dengan berbagai aset desa: sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi dan finansial, sosial, serta aset pribadi. Skala penilaian menggunakan skor 0–3, mulai dari tidak ada dampak hingga dampak sangat besar yang dapat menyebabkan kerusakan berat, kehilangan aset, korban jiwa, atau terhentinya penghidupan dalam waktu lama.
Hasil latihan menunjukkan setiap wilayah memiliki karakter risiko berbeda. Di Minomartani, banjir berdampak besar pada sungai dan ruang terbuka hijau. Kekeringan menekan persawahan karena petani harus membeli air irigasi dari wilayah lain. Kondisi air bersih kemudian berpengaruh pada kesehatan sekaligus keberlangsungan usaha warga, termasuk UMKM seperti jasa laundry.
Proses ini memperlihatkan bencana tidak pernah berdiri sendiri. Satu bahaya dapat merambat ke berbagai aspek kehidupan: lingkungan, kesehatan, ekonomi, pangan, bahkan relasi sosial.
Ketahanan tumbuh dari pengetahuan warga
Pelatihan juga menunjukkan masyarakat sebenarnya telah memiliki berbagai bentuk adaptasi. Ada koperasi dan kelompok simpan pinjam perempuan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, pengaturan bantuan sosial, hingga kesepakatan membatasi beban sumbangan dalam acara hajatan. Praktik-praktik itu membuktikan ketahanan tidak selalu harus dimulai dari intervensi besar. Ia dapat tumbuh dari pengetahuan, pengalaman, dan kesepakatan yang hidup di masyarakat.
Namun, pemetaan dalam pelatihan ini bukan titik akhir. Peta desa, kalender musim, dan penilaian dampak bahaya merupakan tahap awal. Data tersebut perlu dilanjutkan dengan melibatkan lebih banyak warga, memilih strategi adaptasi, dan menyusun rencana aksi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Di sinilah pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Warga bukan sekadar penerima informasi tentang perubahan iklim dan bencana. Mereka menjadi pihak yang membaca wilayahnya sendiri, mengingat perubahan yang terjadi, mengenali siapa yang paling terdampak, serta menentukan kapasitas yang dapat diperkuat.

“Pelatihan ini menjadi tambahan modal pengetahuan untuk diturunkan ke level yang lebih kecil, seperti RT, karena setiap RT memiliki kondisi yang berbeda. Dengan demikian, bisa memunculkan kearifan lokal dalam mengambil langkah mitigasi maupun adaptasi,” ujar Pak Kuncung dari Sriharjo.
Ketahanan iklim pada akhirnya bukan hanya soal menghadapi banjir, kekeringan, atau angin kencang. Ia juga soal memastikan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain tidak semakin terdorong ke dalam risiko ketika bencana terjadi. Karena itu, peta risiko perlu dibaca bersama peta ketimpangan dan kerentanan sosial.
Dua hari pelatihan mungkin belum cukup menyelesaikan seluruh proses. Namun, dari meja-meja diskusi, kalender yang digambar bersama, dan pengalaman warga yang saling dipertukarkan, sebuah langkah penting telah dimulai: membaca perubahan, mengenali risiko, dan membangun ketahanan dari pengetahuan masyarakat sendiri.
Artikel ini disarikan dari notulensi Pelatihan Ketahanan Iklim dan Asesmen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat yang diselenggarakan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) pada 15–16 September 2026


