Penguatan Kapasitas Lanjutan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Berbasis GEDSI di Wilayah Aceh

Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusi dalam dimensi keberagaman menjadi konsep yang saling terkait untuk melahirkan strategi-strategi intervensi yang berpihak dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok marjinal dan rentan. Salah satu prinsip dari konsep GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) sangat dekat dan relevan dengan program perubahan narasi yang berkelanjutan yang dijalankan mitra melalui pendekatan pengorganisasian, advokasi, dan kampanye.

Salah satu Mitra YKPI sedang berdiskusi pada kegiatan pelatihan GEDSI lanjutan, Banda Aceh, 25 Juni 2024 (pic.credit Retno Sugito)

Kegiatan yang dilaksanakan 24-25 Juni 2024 ini diikuti tujuh lembaga mitra YKPI di wilayah Aceh (Balai Syura Ureung Inong Aceh, Flower Aceh, Koalisi NGO HAM, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh, Yayasan HAKKA Aceh) yang menghasilkan dokumen perencanaan program berbasis GEDSI, internalisasi skema GEDSI dalam dokumen kebijakan/aturan kelembagaannya, serta komitmen bersama mewujudkan program yang berperspektif GEDSI. Penguatan kapasitas ini sendiri bertujuan mempertajam analisa GEDSI dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya agar mitra mampu mengantisipasi gap-jarak dan mendukung memperkuat partisipasi bermakna seluruh lapisan kelompok atau komunitas yang dilibatkan dalam program-programnya.

Membangun kerangka program yang berpihak dan menjamin Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat kelompok marginal dan rentan dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan menjadi poin penting untuk dipastikan dapat diterapkan agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan yang adil dan setara dalam bingkai keberagaman yang inklusi.

Suasana diskusi Mitra YKPI di Aceh pada kegiatan pelatihan GEDSI lanjutan, Banda Aceh, 25 Juni 2024 (pic.credit Retno Sugito)

Sebagai pelaku program, mitra-mitra YKPI terus memperkuat pemahamannya dalam praktek-praktek untuk menciptakan sikap kesalingan dalam inklusi sosial pada persoalan social, ekonomi, hukum, politik, dll sesuai konteks wilayahnya masing-masing. Pelaksanaan program harus mampu memberikan indicator perubahan yang jelas dan terukur serta mampu memberikan makna di masyarakat dan diinternalisasi dalam kelembagaannya.

Publikasi Lainnya

Merdeka untuk Siapa? Ketika Kebebasan, Rasa Aman, dan Hak Warga Masih Harus Diperjuangkan

Setiap memasuki bulan Agustus, kita kembali menyaksikan bendera Merah Putih berkibar di berbagai sudut negeri. Pada 17 Agustus, kemerdekaan dirayakan dengan upacara, perlombaan, dan...

Pramuka sebagai Ruang Aman Anak: Menanamkan Perdamaian, Kesetaraan, dan Perlindungan di Era Digital

Tanggal 14 Agustus kita peringati sebagai Hari Pramuka. Selama ini, gerakan ini dikenal sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian. Namun, tantangan yang...

YKPI Menguatkan Kesadaran Anak dan Orang Muda tentang Hak di Ruang Digital

Perlindungan hak anak dan orang muda di ruang digital tidak cukup diwujudkan melalui regulasi atau kebijakan semata. Dibutuhkan ruang belajar yang memungkinkan anak dan...

Pemuda dan Perdamaian: Menjawab Tantangan Global di Hari Pemuda Internasional 2026

Tahun 2026, Hari Pemuda Internasional yang jatuh di tanggal 12 Agustus dengan mengangkat tema: "Konteks Berbeda, Aspirasi Bersama" (Different Contexts, Common Aspirations). Tema ini menyoroti kenyataan...