YOGYAKARTA – Warga Kelurahan Baciro memetakan sendiri persoalan di lingkungan mereka, mulai dari bau sampah, akses disabilitas yang terhambat, hingga indikasi diskriminasi pada kos-kosan “khusus muslim”. Pemetaan partisipatif ini digelar dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), Kamis (20/2/2026).
FGD ini menjadi pendekatan alternatif dalam perencanaan pembangunan yang selama ini hanya mengandalkan forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan menghadirkan perwakilan RW, kader PKK, kelompok disabilitas, dan unsur masyarakat lainnya untuk mengidentifikasi persoalan terkait kesetaraan gender, disabilitas, kebebasan beragama, serta lingkungan hidup.
“Partisipasi bukan sekadar hadir dan tanda tangan, tapi menyampaikan pendapat serta memastikan kebutuhan kelompok rentan terakomodasi,” ujar fasilitator dari Mitra Wacana, Rully, dalam pengantar diskusi.
Menempatkan Warga sebagai Ahli Wilayah
Pemetaan masalah menggunakan metode peta wilayah. Peserta diajak melihat persoalan permukaan sekaligus akar masalahnya, baik secara kultural maupun struktural. “Bapak dan Ibu adalah ahli tentang Baciro. Kami hanya melihat dari luar,” kata Rully.
Peserta diminta menempelkan stiker berwarna pada peta kelurahan sesuai kategori masalah:
- Kuning: Isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi social (GEDSI)
- Merah: Isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB)
- Hijau: Isu ekologi
Temuan di Lapangan: Dari Sampah hingga Kos Eksklusif
Bau Sampah dan Pengeras Suara; Warga di belakang kawasan Mandala Krida mengeluhkan bau sampah yang muncul terutama saat hujan. Petisi pernah diajukan dan pembersihan sempat dilakukan, namun persoalan kembali muncul karena tidak ada tindak lanjut berkelanjutan.
Keluhan lain datang dari suara pengeras rumah ibadah di kelurahan tetangga yang terdengar hingga Baciro.
Sampah di sungai dan Tulisan “Khusus Muslim”; Warga melaporkan sampah, termasuk popok sekali pakai, menyumbat sungai kecil saat hujan. Mereka menduga sampah berasal dari luar wilayah, termasuk penghuni kos.
Hubungan antarumat beragama secara umum dinilai harmonis. Namun, sejumlah kos-kosan dengan tulisan “khusus muslim” menuai keprihatinan karena dinilai berpotensi diskriminatif.
Hewan Liar dan Kehamilan Tak Diinginkan; Hewan peliharaan yang dilepas pada malam hari menjadi keluhan warga. Di sisi lain, terdapat kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang belum terselesaikan karena hambatan administratif usia pernikahan.
Akses Disabilitas yang Tak Lagi Dilibatkan; Perwakilan kelompok disabilitas menyoroti tidak dilibatkannya kembali organisasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang setelah sebelumnya aktif pada 2018–2019. Akses fisik ke fasilitas publik, seperti bidang miring yang tertutup kendaraan, juga masih menjadi kendala. Layanan skrining kesehatan pun dinilai belum sepenuhnya ramah disabilitas.
Pendalaman Isu: Dari Biopori hingga KTD
Setelah pemetaan awal, peserta dibagi ke dalam empat kelompok: KBB, GEDSI, Ekologi, serta Perencanaan dan Penganggaran yang Partisipatif.
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
- Persoalan pengeras suara hanya terjadi di wilayah tertentu
- Ketimpangan partisipasi dalam perayaan keagamaan lintas umat
- Mekanisme penyelesaian konflik melalui forum RW dengan melibatkan Babinsa dan tokoh setempat
- Upaya pencegahan melalui forum lintas agama dan kegiatan PKK berbasis nilai Pancasila
Ekologi
- Potensi banjir dan fluktuasi harga pangan saat musim ekstrem
- Hampir semua RW memiliki bank sampah
- Pengelolaan sampah basah melalui budidaya maggot mulai dikembangkan
- Program biopori telah berjalan, tantangan utama pada konsistensi perilaku warga
GEDSI
- KTD berdampak pada ekonomi dan sosial keluarga
- Anak-anak terpapar game daring secara berkelompok
- Layanan kesehatan belum inklusif bagi disabilitas
Warga merekomendasikan penyuluhan pencegahan pernikahan dini, edukasi kesehatan reproduksi remaja, pengawasan bersama aktivitas anak, serta integrasi kelompok disabilitas dalam perencanaan kelurahan.
Perencanaan dan Penganggaran
- Perlu mengaktifkan kembali peran organisasi penyandang disabilitas di Musrenbang.
- Mendorong pertemuan rutin kelompok disabilitas.
- Penguatan program berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar menjalankan program kota.
Tiga Rekomendasi Strategis
Menutup kegiatan, Idha selaku CO YKPI merangkum tiga poin yang akan ditindaklanjuti:
- Memfasilitasi forum multi-pihak untuk isu kebebasan beragama guna memperkuat dialog dan pencegahan konflik
- Mendorong keterlibatan kelompok disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran agar pembangunan lebih inklusif
- Mengusulkan program pencegahan KTD melalui edukasi dan penguatan peran keluarga serta komunitas
Menuju Baciro yang Inklusif
FGD ini menunjukkan warga Baciro memiliki kesadaran kolektif membangun lingkungan yang lebih adil. Tantangan yang muncul bukan sekadar teknis, tetapi juga menyangkut budaya, sistem, dan keberlanjutan kebijakan.
Melalui dialog terbuka, Kelurahan Baciro berupaya memastikan setiap warga termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya merasa aman, didengar, dan dilibatkan dalam pembangunan.
Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat tata kelola kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Ikuti kerja-kerja pengorganisasian YKPI melalui website ykpindonesia.org, Instagram @ykpibinadamai, atau Facebook Ykpi Bina Damai.