Membangun Ketahanan Melalui Mitigasi dan Tindakan Adaptif Dalam Menghadapi Krisis Iklim di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar

Banda Aceh – Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) bersama TIM Penggerak PKK Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar berinisiatif memperkuat Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa untuk menjadi bagian dari agen perubahan di komunitas dalam mendorong perubahan budaya dan sistem yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana iklim.  Seluruh kader perubahan yang ikut dalam kegiatan ini diperkuat pengetahuan dan kelembagaannya untuk bisa memimpin agenda-agenda membangun kesadaran masyarakat, mendorong gerakan bersama, dan bersinergis dengan berbagai pihak untuk melakukan upaya dalam bentuk aksi nyata yang berkontribusi penuh pada pencegahan bencana iklim.

Kegiatan yang dilakukan melalui pelatihan dua hari (17-18 April 2025) ini bertempat di Hotel Seventeen melibatkan 33 orang Tim Penggerak PKK Kecamatan dan 8 Desa di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.  Acara dimulai dengan seminar yang menghadirkan tiga narasumber perwakilan Akademisi-UIN Ar Raniry, Forum PRB Aceh, dan Perwakilan Tim Sadgas Desa Mon Ikeun, Kec. Lhoknga.

“Kerusakan lingkungan yang terjadi karena ada kontribusi manusia dan perlu dengan segara melakukan tobat ekologis dengan tindakan nyata yang mendukung ketahanan iklim dan membangun kesadaran kolektif di komunitas” ungkap Ketua YKPI, Ruwaida (17/04/2025)

Doc. Foto YKPI

Selanjutnya Ketua Forum PRB Aceh, Muhammad Hasan, menyampaikan desa memiliki kekuatan untuk menjadi Desa Tangguh Bencana melalui peran-peran perempuan dalam aktivitas PKK nya yang bisa dimulai dengan menjalankan edukasi kepada masyarakat desanya untuk menciptakan desa yang mampu beradaptasi dan memulihkan diri dari bancana, dan tangguh secara ekonomi. Akademisi Kebencanaan UIN Ar-Raniry, Fatimahsyam dalam paparannya menambahkan bahwa perempuan sebagai agen perubahan mampu menemukan peluang dan ruang untuk mengatasi perubahan iklim jika aksi dilakukan secara bersama. Hal ini juga sudah dibuktikan Irmalisa, Perwakilan Tim Sadgas Desa Mon Ikeun sudah membuktikan dengan aksi nyatanya di lapangan yang konsiten berjuang bersama warga lainnya untuk menciptakan budaya yang adaptif untuk mengatasi krisis air yang berkepanjangan di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.

YKPI dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Lhoknga mendapatkan kesempatan bersilahturahmi dan berdialog langsung dengan Ketua Penggerak PKK Aceh, Marlina Usman, yang langsung diterima di Pendopo Gubernur Aceh (17/04/2025). Dalam pertemuan ini YKPI dan  Tim Penggerak PKK Kec. Lhoknga mendiskusikan situasi perempuan dalam menghadapi persoalan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan persoalan minimnya pelibatan partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan serta persoalan krisis air bersih yang masih dirasakan warga sampai dengan saat ini. Marlina pun berkomitmen menghubungkan komunitas yang mengalami persoalan air bersih dengan instansi terkait yang bertugas memberikan layanan air bersih kepada warga khususnya di Aceh Besar.

Pada sambutannya, Ketua TP PKK Kecamatan Lhoknga, Yusriana juga menekankan pesan kunci bahwa “tidak hanya Aceh yang mengalami perubahan iklim, tetapi seluruh dunia juga menyatakan kekacauan terjadi akibat dari gaya hidup manusia yang berdampak pada suhu panas yang ekstrim, sistem ekonomi rumah tangga terganggu, kelaparan dimana-mana, kebakaran, krisis air.”

Secara khusus, inisiatif ini menempatkan perempuan sebagai pemimpin perubahan, dengan mendorong peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, komunitas, dan pemerintahan desa terkait isu perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana.

Narahubung Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia.

Publikasi Lainnya

September Hitam: Ketika Tubuh Perempuan Gerwani Dijadikan Medan Propaganda Politik

Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar "September 1965"? Sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan G30S, Lubang Buaya, tujuh perwira militer, atau...

Hari Sarjana Nasional: Ketika Ilmu Pengetahuan Diuji oleh Keberanian Bersuara

Peringatan ini bukan sekadar seremoni gelar. Ia mengingatkan bahwa pengetahuan semestinya berguna untuk membaca ketimpangan, mengawal kebijakan, dan ikut membangun masyarakat.Setiap 29 September, Indonesia...

Dari Stigma 1965 ke Ruang Kelas: Hak untuk Tahu dan Pendidikan bagi Anak Penghayat

Setiap 28 September, dunia memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day yang merupakan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya...

Dari Kalender Musim ke Peta Risiko: Warga Memetakan Ketahanan Iklim

Perubahan iklim tidak selalu hadir sebagai bencana besar yang mudah dikenali. Bagi warga, ia terasa dari hujan yang sulit diprediksi, kemarau yang memanjang, air...