Yogyakarta, 7 Februari 2026 — Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Assessment Media bersama jurnalis dari berbagai media di Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memahami praktik peliputan isu advokasi serta merumuskan strategi kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan media.
FGD ini dihadiri oleh jurnalis dari media cetak, daring, televisi, radio, serta pers mahasiswa, termasuk Radar Jogja, TVOne, Liputan6.com, Harian Jogja, Tirto.id, Mongabay, MetroNews.com, Pandangan Jogja, Radio Unisia UII, AyoYogyakarta.com, Joglo Jogja, LPM Ekspresi UNY, LPM Akprind, dan AJI Yogyakarta. Dari YKPI, hadir Koordinator Program Viri, Konsultan Media Rose Merry, serta tim community organizer dan admin program.
YKPI dan Kerja Advokasi Berbasis Narasi
Dalam pengantar kegiatan, Koordinator Program YKPI, Viri, menjelaskan bahwa YKPI bekerja di tiga wilayah utama yaitu Yogyakarta, NTT, dan Aceh dengan fokus pada isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), serta lingkungan.
Sejak 2020, YKPI aktif melakukan advokasi, pencegahan, dan penanganan kasus, termasuk persoalan penolakan pembangunan rumah ibadah di berbagai daerah. YKPI menempatkan penguatan narasi sebagai strategi penting dalam advokasi, baik melalui media sosial maupun media arus utama.
“Proses advokasi sangat terbantu oleh narasi yang dibangun di media. Karena itu, kami ingin belajar bagaimana jurnalis bekerja, bagaimana komunikasi dengan media dibangun, serta bentuk kolaborasi yang memungkinkan ke depan,” ujar Viri.
Viri juga menyampaikan rencana penguatan kapasitas jurnalis dan berharap memperoleh masukan mengenai kebutuhan pelatihan, bentuk kerja sama, serta media yang memiliki perhatian pada isu KBB, GEDSI, dan lingkungan.
Media sebagai Mitra Strategis Advokasi
Konsultan Media YKPI, Rose Merry, menegaskan bahwa FGD ini merupakan upaya membangun relasi jangka panjang antara YKPI dan media. “YKPI ingin mendorong peliputan isu-isu yang selama ini jarang terangkat, terutama yang menyangkut kelompok rentan. Kami berharap media dan YKPI dapat berjalan seiring untuk menghadirkan narasi yang lebih adil dan berimbang,” ujarnya.
Rose juga menjelaskan bahwa YKPI berupaya menjembatani suara komunitas dampingan di berbagai wilayah agar mereka menjadi subjek yang bersuara, bukan sekadar objek pemberitaan. Dalam FGD ini, YKPI mengajukan sejumlah pertanyaan kepada jurnalis terkait komitmen media, kebijakan redaksi, tantangan peliputan, serta strategi mengangkat isu sensitif.
Tantangan Peliputan Isu-Isu Advokasi
Diskusi menunjukkan bahwa media menghadapi sejumlah tantangan dalam mengangkat isu KBB, GEDSI, dan lingkungan. Faktor viralitas, relevansi nasional, dan nilai SEO masih menjadi pertimbangan utama dalam penentuan agenda pemberitaan.
Beberapa jurnalis menyampaikan bahwa isu lokal di Yogyakarta sering kali sulit terangkat jika tidak memiliki keterkaitan dengan isu nasional atau tidak viral. Selain itu, keterbatasan waktu, sumber daya redaksi, dan akses terhadap korban atau kelompok rentan juga menjadi hambatan.
Dalam peliputan isu sensitif, jurnalis juga menghadapi dilema etis dan struktural, seperti tekanan dari pihak berkuasa, keterbatasan akses informasi, serta dominasi narasi aparat atau tokoh tertentu. Situasi ini sering kali membuat suara korban atau kelompok rentan tidak muncul secara utuh dalam pemberitaan.
Namun, sejumlah media juga menyatakan keterbukaan terhadap isu-isu advokasi. Isu KBB, GEDSI, dan ekologi dinilai memiliki potensi besar untuk diangkat, terutama jika disertai data yang kuat, narasumber yang jelas, serta sudut pandang yang relevan dengan kepentingan publik.
Peluang Kolaborasi Organisasi Masyarakat Sipil dan Media
FGD ini juga mengidentifikasi peluang kolaborasi antara YKPI dan media. Jurnalis menekankan pentingnya press release yang padat, berbasis data, dan disusun sesuai kebutuhan media. Selain itu, timing pengiriman informasi, kejelasan narasumber, serta kesinambungan update informasi dinilai krusial untuk mendukung proses peliputan.
Beberapa jurnalis mengusulkan adanya forum rutin, pelatihan tematik, serta grup komunikasi sebagai ruang berbagi informasi antara NGO dan media. Kolaborasi liputan mendalam juga dinilai lebih efektif untuk isu-isu yang memiliki interseksi kompleks, seperti KBB, GEDSI, dan ekologi.
YKPI dipandang memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara media dan kelompok rentan, mengingat kedekatan YKPI dengan komunitas dampingan. Dengan demikian, YKPI dapat menyediakan data, narasi alternatif, serta akses terhadap korban atau komunitas yang selama ini sulit dijangkau media.
Refleksi dan Arah Strategis
Melalui FGD ini, YKPI memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai ekosistem media, mekanisme kerja redaksi, serta kebutuhan jurnalis dalam peliputan isu advokasi. Diskusi juga menegaskan bahwa advokasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan media yang berpihak pada keadilan sosial.
Ke depan, YKPI berkomitmen memperkuat strategi komunikasi, meningkatkan kualitas press release, serta membangun pola kolaborasi yang lebih sistematis dengan media. Dokumen asesmen yang sedang disusun diharapkan dapat menjadi bahan liputan kolaboratif yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan dan kesadaran publik.
FGD Assessment Media ini menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem pemberitaan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kelompok rentan di mana media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam perjuangan keadilan sosial.