Penguatan Kapasitas Lanjutan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Berbasis GEDSI di Wilayah Aceh

Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusi dalam dimensi keberagaman menjadi konsep yang saling terkait untuk melahirkan strategi-strategi intervensi yang berpihak dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok marjinal dan rentan. Salah satu prinsip dari konsep GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) sangat dekat dan relevan dengan program perubahan narasi yang berkelanjutan yang dijalankan mitra melalui pendekatan pengorganisasian, advokasi, dan kampanye.

Salah satu Mitra YKPI sedang berdiskusi pada kegiatan pelatihan GEDSI lanjutan, Banda Aceh, 25 Juni 2024 (pic.credit Retno Sugito)

Kegiatan yang dilaksanakan 24-25 Juni 2024 ini diikuti tujuh lembaga mitra YKPI di wilayah Aceh (Balai Syura Ureung Inong Aceh, Flower Aceh, Koalisi NGO HAM, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh, Yayasan HAKKA Aceh) yang menghasilkan dokumen perencanaan program berbasis GEDSI, internalisasi skema GEDSI dalam dokumen kebijakan/aturan kelembagaannya, serta komitmen bersama mewujudkan program yang berperspektif GEDSI. Penguatan kapasitas ini sendiri bertujuan mempertajam analisa GEDSI dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya agar mitra mampu mengantisipasi gap-jarak dan mendukung memperkuat partisipasi bermakna seluruh lapisan kelompok atau komunitas yang dilibatkan dalam program-programnya.

Membangun kerangka program yang berpihak dan menjamin Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat kelompok marginal dan rentan dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan menjadi poin penting untuk dipastikan dapat diterapkan agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan yang adil dan setara dalam bingkai keberagaman yang inklusi.

Suasana diskusi Mitra YKPI di Aceh pada kegiatan pelatihan GEDSI lanjutan, Banda Aceh, 25 Juni 2024 (pic.credit Retno Sugito)

Sebagai pelaku program, mitra-mitra YKPI terus memperkuat pemahamannya dalam praktek-praktek untuk menciptakan sikap kesalingan dalam inklusi sosial pada persoalan social, ekonomi, hukum, politik, dll sesuai konteks wilayahnya masing-masing. Pelaksanaan program harus mampu memberikan indicator perubahan yang jelas dan terukur serta mampu memberikan makna di masyarakat dan diinternalisasi dalam kelembagaannya.

Publikasi Lainnya

Minomartani Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Pembentukan Satgas PPA

Kalurahan Minomartani menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak. Komitmen ini diwujudkan melalui rangkaian pendampingan penguatan kelembagaan...

Ketika Kecerdasan Buatan Memperkeruh Konflik: Menatap Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian

Setiap 18 Juni, dunia memperingati Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian. Penetapan hari peringatan global ini oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  bukanlah...

Pemuda Cupuwatu II Belajar Mengenali Kekerasan: Pelaku Terdekat, Korban Perlu Berani Bersuara

Pendopo Padukuhan Cupuwatu II, Minggu (14/6) – Sebanyak 25 pemuda dan pemudi Cupuwatu II berkumpul dalam sosialisasi bertema kekerasan. Kegiatan yang berlangsung santai namun...

Mempersiapkan Satgas PPAD: Bekal Penuh untuk Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Sriharjo

Sriharjo, 11 Juni 2026 – Sebanyak 19 peserta yang tergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Satgas PPAD) mengikuti pembekalan...