Perubahan iklim bukan lagi isu yang jauh. Banjir, kekeringan, dan badai kini menjadi kenyataan yang semakin akrab dalam keseharian masyarakat Indonesia. Namun, persoalannya bukan sekadar seberapa besar bencana itu terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang paling terdampak, dan seberapa siap mereka menghadapinya?
Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) menilai bahwa bencana tidak hanya soal ancaman alam, tetapi juga berkaitan erat dengan kerentanan sosial. Ketika banjir melanda, misalnya, dampaknya tidak dirasakan secara sama oleh setiap orang. Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas sering kali menghadapi risiko yang jauh lebih besar.
Memahami hal itulah, YKPI menggelar pelatihan Participatory Assessment of Climate and Disaster Risks (PACDR) dan Teori Perubahan pada 18–20 Agustus 2026 di Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 23 peserta yang terdiri dari staf, community organizer (CO), dan konsultan YKPI dari Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh.
Di tengah meningkatnya frekuensi banjir, kekeringan, dan badai tropis di Indonesia, kelompok rentan seperti perempuan dan anak menjadi yang paling terdampak. Kondisi sosial, akses terbatas terhadap sumber daya, serta minimnya perlindungan membuat mereka lebih sulit bertahan dan pulih setelah bencana.
YKPI, sebagai organisasi yang bergerak di isu hak asasi manusia, keberagaman, dan keadilan sosial, melihat bahwa pengurangan risiko bencana tidak bisa mengabaikan perspektif ini. Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar informasi tentang bencana. Mereka perlu mampu mengenali ancaman di wilayahnya, kelompok yang paling rentan, dampak yang mungkin terjadi, serta kapasitas yang sudah dimiliki. Mereka juga perlu tahu pilihan adaptasi dan pengurangan risiko yang bisa diambil.
Karena itulah YKPI menggunakan PACDR sebagai pendekatan analisis risiko yang dilakukan secara partisipatif. PACDR memungkinkan masyarakat dan fasilitator untuk bersama-sama mengidentifikasi bahaya, menilai dampak, dan menyusun rencana aksi. Metode ini tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi mengajak komunitas membaca situasinya sendiri.
PACDR: Alat Analisis sekaligus Ruang Belajar Bersama
Dalam pelatihan tiga hari tersebut, peserta mempraktikkan berbagai modul PACDR: penilaian konteks dan profil komunitas, pemetaan bahaya dan kalender musim, penilaian dampak bencana, hingga penyusunan opsi adaptasi. Mereka juga belajar mengintegrasikan perspektif gender dan kelompok minoritas dalam setiap langkah analisis.
Pesan penting yang ingin ditekankan: masyarakat bukan hanya penerima bantuan ketika bencana terjadi. Mereka adalah aktor utama yang mengenali risiko dan menentukan solusi bagi komunitasnya sendiri.
Mengapa Gender dan Kelompok Rentan Harus Masuk Sejak Awal?
Perspektif gender dan kelompok rentan bukan sekadar tambahan dalam proses pengurangan risiko bencana. YKPI menjadikannya sebagai bagian integral sejak awal. Dalam pelatihan, peserta didorong untuk selalu mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan kelompok yang berbeda.
Prinsip do no harm, partisipasi sukarela dan setara, informed consent, perlindungan kerahasiaan, serta mekanisme umpan balik juga diterapkan untuk menjaga ruang yang aman dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan karakter YKPI sebagai organisasi yang bekerja pada isu HAM, keberagaman, perdamaian, dan keadilan sosial.
Pelatihan ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan. Salah satu hasil yang diharapkan adalah tersusunnya draft rencana aksi komunitas dan pendampingan desa berdasarkan hasil simulasi PACDR dan Teori Perubahan. YKPI juga menargetkan terbentuknya jejaring internal lintas wilayah untuk saling berbagi praktik baik. Dengan demikian, pelatihan ini diposisikan sebagai investasi kapasitas bukan sekadar agenda pelatihan biasa.
Yogyakarta, NTT, dan Aceh memiliki konteks sosial dan lingkungan yang berbeda. Karena itu, pendekatan pengurangan risiko tidak dapat dibuat seragam. Di sinilah pentingnya pendekatan partisipatif: masyarakat dan pendamping perlu membaca risiko berdasarkan kondisi lokal masing-masing. YKPI menempatkan penguatan komunitas berbasis desa sebagai bagian dari kerja tiga tahun ke depan di ketiga wilayah tersebut.
Ketangguhan masyarakat tidak terbentuk ketika bencana sudah terjadi. Ia dibangun melalui pengetahuan, partisipasi, solidaritas, perencanaan, dan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Mengurangi risiko bencana bukan hanya tentang membangun infrastruktur yang kuat, tetapi juga membangun komunitas yang mampu mengenali risikonya, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan memastikan tidak ada kelompok yang ditinggalkan.
Melalui penguatan kapasitas dan kerja bersama dari tingkat desa, YKPI terus mendorong agar upaya menghadapi krisis iklim dan bencana berjalan lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kelompok yang paling rentan.