ACEH BESAR – Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) resmi memulai rangkaian kegiatan asesmen dan pendampingan masyarakat di Gampong Jalin, Kabupaten Aceh Besar. Melalui metode Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Rabu (25/2/2026), YKPI berupaya memetakan potensi serta persoalan mendasar yang dihadapi warga, mulai dari isu perlindungan perempuan hingga tantangan lingkungan hidup.
Pertemuan yang berlangsung di balai gampong ini dihadiri oleh perangkat desa, kader PKK, tokoh pemuda, serta perwakilan kelompok perempuan. Kehadiran tim YKPI disambut hangat oleh Pak Keuchik Gampong Jalin yang berharap kolaborasi ini dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan warga, khususnya bagi ibu dan anak.
Rekam Jejak Perdamaian dan Fokus Baru YKPI
Staf MEAL dan Kampanye YKPI yang di Aceh, Syahrul, menjelaskan bahwa kehadiran lembaga ini di Serambi Mekkah bukanlah hal baru. Sejak sebelum tsunami, tim ini telah aktif bergerak (dahulu bernama AFSC) dan bertransformasi menjadi YKPI pada tahun 2020 sebagai organisasi masyarakat sipil lokal yang berpusat di Yogyakarta.
“Kami hadir di Gampong Jalin berdasarkan rekomendasi dari DP3A Kabupaten Aceh Besar. Fokus utama kami adalah mendorong kehidupan masyarakat yang harmonis, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta mewujudkan keadilan iklim,” ujar Syahrul dalam sambutannya.
Tiga Isu Krusial: Keberagaman, Perempuan, dan Lingkungan
Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Muhammad Khaidir (CO YKPI), warga dibagi ke dalam tiga kelompok kerja untuk membedah persoalan desa secara spesifik:
1. Harmoni dalam Keberagaman Warga mengungkapkan bahwa Gampong Jalin merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari Aceh, Jawa, hingga etnis Gayo. Meski memiliki latar belakang berbeda, semangat kekeluargaan tetap terjaga. “Selama ini hubungan masyarakat rukun. Jika ada persoalan, biasanya diselesaikan secara musyawarah di tingkat dusun atau perangkat desa,” ungkap Syarifah, perwakilan warga.
2. Perlindungan Perempuan dan Tantangan Sosial Kelompok perempuan menyoroti pentingnya akses pendidikan dan keterlibatan mereka dalam forum pengambilan keputusan seperti Musrenbangdes. Isu pernikahan siri dan kerentanan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi bahasan serius. Warga berharap adanya peningkatan kapasitas agar perempuan lebih berdaya secara ekonomi dan memiliki perlindungan hukum yang kuat.
3. Keadilan Ekologis dan Ancaman Pencemaran Isu lingkungan menjadi salah satu bahasan paling dinamis. Warga mengeluhkan kondisi sungai yang mulai keruh akibat aktivitas penambangan liar di wilayah hulu (Tangse). Hal ini berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian warga yang terbiasa mencari ikan atau berjualan di pinggir sungai. Selain itu, pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah ternak masih menjadi tantangan yang memerlukan edukasi lebih lanjut.
Komitmen Pendampingan Berkelanjutan
Menanggapi berbagai masukan tersebut, YKPI menegaskan perannya sebagai fasilitator yang akan menjembatani kebutuhan desa dengan pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga donor.
“Kami tidak datang membawa program yang sudah jadi, melainkan ingin menyusunnya bersama Bapak dan Ibu sekalian. Masalah sampah, misalnya, ke depan kita bisa belajar bersama cara mengolahnya menjadi pupuk agar memiliki nilai ekonomi,” tambah Syahrul.
Kegiatan asesmen ini ditutup dengan komitmen bersama antara warga dan YKPI untuk melanjutkan proses pendampingan. Semangat warga Gampong Jalin menjadi modal utama bagi YKPI untuk merumuskan program pemberdayaan yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.