Di tengah krisis kemanusiaan, konflik agama, dan menyempitnya ruang hidup damai bagi kelompok rentan, suara keagamaan yang menyejukkan menjadi kebutuhan mendesak. Selama berabad-abad, penafsiran agama didominasi perspektif laki-laki. Padahal, ajaran agama hidup dalam realitas sosial yang juga dialami perempuan dan kelompok minoritas. Ulama perempuan hadir menjawab tantangan, ia tak hanya mengisi ruang tafsir agama, tetapi juga menawarkan wajah baru keadilan dan perdamaian yang memuliakan martabat manusia dan keberagaman. Ia bukan sekadar isu representasi, melainkan langkah strategis membuka ruang keagamaan yang lebih adil, manusiawi, dan relevan.
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 2017 menjadi tonggak sejarah dengan mengubah paradigma keulamaan dari eksklusif menjadi partisipatif. Melalui fatwa sosialnya, KUPI menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah haram, kerusakan lingkungan adalah kezaliman, dan negara wajib melindungi perempuan dari dampak bencana. Fatwa ini lahir dari metode istinbath yang menyandingkan teks suci dengan pengalaman kelompok marginal. Dan pada 18 Mei 2025, Jaringan KUPI kembali menggelar Deklarasi Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia sebagai sebuah komitmen spiritual menyalakan kembali cahaya keulamaan perempuan yang berpihak pada kehidupan, keadilan, dan keselamatan semesta.
Ulama perempuan seperti Nyai Badriyah Fayumi, Prof. Siti Musdah Mulia, dan Dr. Nur Rofiah menghadirkan tafsir alternatif yang membebaskan, dengan fondasi rahmah (kasih sayang), ‘adl (keadilan), dan karamah insaniyah (martabat manusia) sebagai pondasi ajaran agama. Mereka tidak hanya bicara di mimbar, tetapi juga hadir di pesantren, komunitas akar rumput, forum lintas iman, hingga lembaga penyusun kebijakan. Mereka mengangkat suara yang selama ini terpinggirkan suara perempuan penyintas kekerasan, kaum minoritas, anak-anak, bahkan alam yang dirusak atas nama pertumbuhan ekonomi.
Tentu saja, jalan ini bukan tanpa rintangan. Di berbagai forum, suara ulama perempuan sering dianggap “tidak otoritatif” hanya karena tidak masuk dalam kategori klasik keulamaan yang maskulin. Belum lagi tekanan dari kelompok konservatif yang menganggap tafsir inklusif sebagai bentuk liberalisasi atau sekularisme. Perempuan masih dibayangi oleh stereotipe gender yang lahir dari budaya patriarkhi ada yang memandang mereka tidak memiliki kapasitas intelektual maupun spiritual untuk menafsirkan ajaran agama atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Tapi justru di sinilah pentingnya solidaritas publik untuk mendukung ulama perempuan berarti memperjuangkan ruang agama yang lebih adil dan manusiawi.
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan keberagaman luar biasa punya potensi besar untuk menjadi contoh dunia. Namun, tanpa upaya sungguh-sungguh membongkar ketimpangan dalam ruang tafsir agama, kita hanya akan terus mengulang narasi-narasi keagamaan yang diskriminatif dan penuh kekerasan simbolik. Mari wujudkan dukungan nyata melalui langkah strategis:
- Integrasikan perspektif keadilan gender dalam pendidikan agama di pesantren, sekolah, dan lembaga dakwah.
- Buka akses seluas-luasnya bagi ulama perempuan dalam pengambilan keputusan di organisasi keagamaan dan institusi publik.
- Arusutamakan narasi ulama perempuan dalam media massa sebagai bagian dari diskursus keagamaan harian.
- Libatkan aktif ulama perempuan dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan, anak, minoritas, dan lingkungan.
Gerakan ulama perempuan adalah bentuk nyata dari agama yang hidup yang menyentuh, merawat, dan membela yang rapuh dan menjembatani perbedaan. Di dunia yang semakin terpolarisasi, mereka adalah juru damai yang menyatukan kembali manusia, keyakinan, dan alam.
Waktunya bertindak! Berikan ruang, dukungan, dan kepercayaan bagi ulama perempuan. Bersama mereka, kita wujudkan Indonesia yang damai dalam keberagaman, adil dalam keberpihakan, dan sejuk dalam keberagamaan.
Penulis : Rose Merry Staff Kampanye YKPI