YOGYAKARTA — Peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember kerap dikaitkan dengan simbol pengasuhan. Namun di Desa Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, hari itu menjadi refleksi nyata tentang bagaimana kepemimpinan perempuan mampu menggerakkan transformasi desa menuju tata kelola yang adil dan inklusif. Perubahan itu diwujudkan oleh Lurah Titik Istiyawatun.
Berbekal pengalaman panjang di pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan KPU, Titik membawa perspektif segar. Ia memulai dari hulu: memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga menjadi pilar utamanya. Warga tidak lagi sekadar penerima kebijakan, tetapi didorong menjadi subjek pembangunan melalui advokasi proses perencanaan dan penganggaran desa. Langkah ini membangun kepercayaan sekaligus memperkuat kontrol sosial.
Dari Tata Kelola ke Ekonomi Mandiri
Perbaikan tata kelola menjadi fondasi. Sriharjo lantas bertransformasi menjadi ‘Desa Budaya’ dan berkembang sebagai ‘Desa Preneur’ yaitu sebuah desa wirausaha. Fokus diarahkan pada penguatan UMKM dan BUMDes Sri Rejeki. Dana Keistimewaan dimanfaatkan untuk sertifikasi produk lokal dan pemasaran digital. Potensi wisata seperti kawasan Srikeminut dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru.
Kemandirian juga dibangun melalui kedaulatan pangan. Produk unggulan Sri Mie, mi sehat berbahan mocaf, menjadi simbol keberhasilan pengolahan sumber daya lokal dan mendapat apresiasi pemerintah daerah. Pembangunan pun menyentuh kebutuhan riil, dengan peningkatan infrastruktur dan perhatian pada layanan sosial untuk lansia.
Memastikan Tidak Ada yang Tertinggal
Kepemimpinan Titik menegaskan pentingnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan. Ia aktif mengadvokasi isu hak perempuan dan anak, dari pencegahan KDRT hingga penanggulangan perdagangan orang. Kelompok perempuan dilibatkan dalam dialog perencanaan, sehingga suara mereka tak lagi terpinggirkan. Namun, Tantangan di tingkat akar rumput tetap ada. Menyadari hal ini, Bu Lurah secara terbuka menyampaikan kebutuhan akan “teman diskusi dan berbagi”, khususnya untuk pendampingan isu perlindungan perempuan dan anak yang masih dihadapi masyarakat. Ia juga memiliki keinginan kuat untuk merumuskan Peraturan Kalurahan (Perkal) khusus yang dapat memberikan payung hukum dan perlindungan lebih konkret, namun masih membutuhkan dukungan substantif untuk mewujudkannya.
Melihat komitmen dan sambutan baik dari kepemimpinan desa ini, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) tergerak untuk “mengenal lebih jauh” potensi dan kebutuhan Sriharjo. Inisiatif ini kemudian diwujudkan melalui asesmen dan rencana Focus Group Discussion (FGD) pada 19 Desember 2025. Dengan pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), kebebasan beragama, dan keadilan ekologi, FGD ini dirancang untuk menggali pengalaman, tantangan, dan aspirasi kelompok perempuan serta kelompok rentan lainnya secara lebih mendalam.
“Pembangunan desa yang berkelanjutan harus berpegang pada prinsip no one left behind,” tegas Kristina Viri dari YKPI. Kerentanan di desa sering bersifat interseksional, beririsan antara gender, ekonomi, disabilitas, hingga keyakinan. Ditambah tantangan krisis iklim, kelompok rentan menghadapi risiko berlapis. Kolaborasi dengan desa seperti Sriharjo yang memiliki kepemimpinan progresif menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat perlindungan dan keadilan bagi semua warga.
Pengalaman Sriharjo membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekadar representasi. Ketika diberi ruang untuk memimpin dan terlibat secara bermakna, perempuan mampu menjadi fondasi penting bagi pembangunan desa yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Peringatan Hari Ibu pun bermakna lebih dalam: perempuan adalah agen perubahan sosial yang nyata, dan Sriharjo adalah buktinya. Sinergi antara kepemimpinan lokal yang visioner dan dukungan lembaga seperti YKPI menjadi kunci untuk memastikan bahwa transformasi menuju desa berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.