Jogja, 5 September 2025. Segenap keluarga besar GUSDURian Jogja beserta masyarakat sipil menyampaikan duka mendalam dan belasungkawa setulus-tulusnya kepada keluarga, sahabat, dan seluruh rakyat Indonesia atas gugurnya saudara-saudara kita yang kehilangan nyawa saat menyuarakan aspirasi rakyat. Kepada mereka yang terluka dan mengalami kerugian fisik, psikis, material, maupun nonmaterial baik di Yogyakarta maupun di berbagai daerah lain di Indonesia. Nama-nama mereka bukan sekadar catatan, jumlah korban yang telah kehilangan nyawa bukanlah sekadar angka, melainkan panggilan nurani bangsa agar kita tidak membiarkan tragedi serupa kembali terjadi.
Baru-baru ini, Yogyakarta menjadi ruang refleksi. Kota ini telah menyaksikan ribuan warga turun ke jalan dalam Aksi Jogja Memanggil pada 1 September 2025 di Bundaran UGM. Aksi yang sempat dicurigai akan berujung kerusuhan, ternyata berjalan damai dan penuh solidaritas. Sebuah wajah aksi unjuk rasa masyarakat yang jarang disorot media. Mahasiswa, pengemudi ojek daring, ibu-ibu, difabel, seniman, akademisi, buruh, hingga masyarakat kecil bergandengan tangan bersolidaritas menyuarakan tuntutan rakyat. Mereka berbagi makanan dan minuman: dari warga untuk warga, tim medis dan bantuan hukum bersiaga, layanan pengaduan kekerasan seksual dibuka, posko keselamatan jurnalis disiapkan, hingga tim keamanan digital siap melindungi. Jogja menegaskan: rakyat mampu menjaga diri, rakyat mampu menjaga martabat demokrasi.
Aksi damai tersebut tidaklah terjadi begitu saja tetapi telah melalui dinamika proses yang cukup intens. Adapun kronologi gelombang protes masyarakat Yogyakarta yang terkonsolidasi dalam Aliansi Jogja Memanggil (AJM) yang mana Gusdurian Yogyakarta juga terlibat didalam Aliansi tersebut, dalam kurun waktu 29 Agustus 2025 hingga 1 september 2025 akan dijabarkan selengkapnya dalam siaran pers ini.
Demonstrasi terjadi tidak hanya di Yogyakarta saja tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Kompas menyebutkan bahwa demonstrasi juga terjadi di Semarang, Medan, Palembang, Jakarta, Kota Malang, Surakarta, NTT, Samarinda, Balikpapan, Makassar, dan lain-lain. Sayangnya, tidak semua demonstrasi tersebut berjalan dengan damai. Di beberapa wilayah dikabarkan terjadi kekerasan, kericuhan, hingga jatuh korban luka-luka bahkan meninggal dunia.
Mestinya hal itu tidak terjadi di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya memberi ruang aman dan melindungi rakyat ketika menyuarakan aspirasinya. Indonesia berdiri di atas cita-cita besar: melindungi segenap bangsa, menegakkan keadilan, dan memajukan kesejahteraan umum. Namun proses demokrasi kita belum sepenuhnya berjalan mulus. Ketika ruang untuk menyampaikan pendapat rakyat terasa menyempit, ketika suara publik justru dibalas dengan kekerasan, maka bangsa ini butuh berhenti sejenak, merenung, dan mengingat kembali tujuan awalnya.
Doa bersama menjadi bahasa kemanusiaan yang universal. Ia bukan sekadar ritus spiritual, melainkan tindakan moral untuk menghormati para korban, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, serta menyalakan harapan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dalam doa, kita menitipkan harapan agar penyelenggara negara benar-benar berpihak pada rakyat. Lebih dari itu, doa bersama adalah ruang refleksi kolektif yang mengingatkan bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup jika ada penghormatan terhadap martabat manusia, keterbukaan terhadap kritik, dan keberanian melindungi hak rakyat tanpa terkecuali.
Melalui “Doa Bersama untuk Korban dan Indonesia,” GUSDURian Jogja ingin menghadirkan ruang hening, sebuah ruang untuk menghormati para korban, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, serta menyalakan harapan agar demokrasi tetap terawat dengan baik di negeri ini.
GUSDURian Jogja mengundang seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, akademisi, aktivis, seniman, dan warga Yogyakarta untuk hadir dan terlibat. Mari kita merawat dan menyembuhkan luka bersama, kita satukan doa, dan kita teguhkan kembali komitmen pada Indonesia yang adil, manusiawi, dan demokratis.
Menyikapi hal tersebut, GUSDURian Jogja menyatakan:
- Mendesak presiden untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
- Mendesak presiden untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM khususnya korban kekerasan massa aksi tertanggal 29 Agustus 2025 hingga 1 September 2025.
- Menuntut presiden untuk melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri atas tindak kekerasan yang terus terjadi.
- Samakan gaji pokok pejabat dan anggota DPR dengan rata-rata upah buruh nasional.
- Menuntut dicabutnya berbagai fasilitas dan tunjangan kepada pejabat pemerintah dan anggota DPR yang tidak berpihak pada rakyat.
- Menuntut DPR memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil negara berpihak pada kepentingan rakyat.
- Menuntut pemerintah menegakkan rule of law dan memberantas korupsi yang semakin vulgar dan brutal.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi gerakan dan memastikan prinsip-prinsip demokrasi substantif.
Tuntutan-tuntutan yang disampaikan GUSDURian Jogja tersebut bukan sekadar respons atas situasi hari ini, melainkan rangkuman aspirasi rakyat yang telah lama bergema. Seluruhnya lahir dari kegelisahan bersama dan kebutuhan mendesak masyarakat akan keadilan. Hingga kini tuntutan-tuntutan itu belum memperoleh tanggapan yang layak dari pemerintah. Kami menyuarakannya kembali sebagai pengingat bahwa suara rakyat adalah suara kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan.
GUSDURian Jogja menegaskan, suara rakyat bukan sekadar tuntutan, melainkan panggilan kemanusiaan yang harus didengar dan diperjuangkan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu, menjaga solidaritas, dan terus mengawal keadilan. Hanya dengan keberanian bersama, aspirasi rakyat dapat menjadi nyata, dan bangsa ini berjalan di jalan yang adil, bermartabat, dan berpihak pada semua.
Narahubung GUSDURian Jogja : 0882-2728-0150
Pernyataan Sikap GUSDURian Jogja dapat di baca di sini