Perempuan Desa Lifuleo Susun Usulan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

0
63
Kgiatan Sekolah Perempuan Desa Lifuleo. Dok. Foto YKPI/Rety

Lifuleo, NTT – Sebanyak 29 orang berkumpul di rumah Mama Irma, Desa Lifuleo pada 17 dan 24 Juni 2026. Mereka bukan sekadar bertemu untuk bersilaturahmi saja. Mereka datang dengan satu tujuan besar: menyusun usulan kebijakan desa tentang perlindungan perempuan dan anak.

Kegiatan yang diberi nama Sekolah Perempuan Desa (SEPEDA), menjadi ruang bagi Forum Perempuan Desa Lifuleo untuk menyuarakan apa yang selama ini terpendam. Selama dua hari, mereka duduk bersama membahas setiap pasal, setiap bab dalam rancangan usulan kebijakan yang akan diajukan kepada Pemerintah Desa.

Mengapa Kebijakan Ini Mendesak?

Selama ini, Pemerintah Desa Lifuleo tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur proses penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kecenderungan yang terjadi, kasus-kasus kekerasan diselesaikan secara kekeluargaan. Pendekatan ini memang terlihat damai, namun sering kali tidak memikirkan dampak jangka panjang bagi korban.

Kasus pelecehan daring terhadap remaja di bawah umur menjadi salah satu faktor keprihatinan. Kasus itu diselesaikan secara damai tanpa efek jera bagi pelaku. Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dianggap sebagai aib keluarga juga masih sering terjadi. Belum lagi persoalan adat belis atau mahar yang tinggi, yang kerap memposisikan perempuan sebagai pihak yang dirugikan.

Dari berbagai kasus yang terjadi Forum Perempuan Desa menyadari bahwa tanpa regulasi yang kuat, perlindungan terhadap perempuan dan anak akan terus menjadi wacana. Mereka membutuhkan kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan yang tegas.

Dalam workshop tersebut, para peserta tidak hanya berdiskusi tentang kasus tetapi mereka juga merumuskan mekanisme teknis perlindungan secara konkret. Mulai dari Layanan Informasi, Rumah Aman, hingga prosedur darurat pada penanganan korban. Tidak kalah penting, mereka juga membentuk struktur pelaksana melalui Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) agar mekanisme pencegahan dan penanganan kasus berjalan dengan maksimal.

Meningkatkan Kepercayaan Diri Perempuan

Lebih dari sekadar menyusun kebijakan, SEPEDA menjadi ruang belajar bagi perempuan. Meskipun selama ini Pemerintah Desa berupaya menghadirkan perempuan dalam musyawarah, partisipasi aktif mereka dalam menyampaikan ide dan mempengaruhi keputusan masih sangat rendah. Maka dalam kegiatan SEPEDA, Perempuan-perempuan desa belajar menyampaikan pendapat. Mereka belajar bahwa suara mereka penting. Mereka belajar bahwa mereka bisa memengaruhi kebijakan yang akan melindungi mereka dan anak-anak mereka dari situasi kekerasan.

Salah satu peserta menyampaikan kegelisahan Bersama, “Karena aturan di desa belum ada sehingga kita belum bisa memberikan sanksi dan efek jera kepada pelaku. Jika aturan ini sudah berlaku, setidaknya orang juga berpikir lagi jika melakukan kekerasan.” Kalimat ini menjadi pengingat bahwa perjuangan mereka bukanlah perjuangan yang sia-sia. Ini adalah perjuangan untuk masa depan. Untuk anak-anak mereka. Untuk perempuan-perempuan di desa mereka.

Usulan kebijakan yang telah dirumuskan dalam workshop SEPEDA akan dibawa ke Pemerintah Desa Lifuleo untuk dibahas lebih lanjut. Harapannya, usulan ini dapat menjadi Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perjalanan masih panjang. Namun langkah pertama telah diambil. Perempuan-perempuan Desa Lifuleo telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek yang berani menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Tulisan ini disusun berdasarkan Catatan Sisma Pinto M., Community Organizer YKPI Wilayah NTT pada Kegiatan Pengorganisasian Komunitas Desa Lifuleo, Juni 2026.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini