Oleh: Nirla Hastari Admin Finance program YKPI
Bekerja di isu hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) sering kali dibayangkan sebagai kerja advokasi di garis depan: pendampingan korban, diskusi kebijakan, atau aksi publik. Namun, dari posisi saya sebagai Admin Finance di Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), saya belajar bahwa perjuangan itu juga berlangsung dengan hening di balik meja kerja, di antara spreadsheet, laporan keuangan, dan alur administrasi yang rapi.
Memaknai Ulang Kerja Teknis
Awalnya, saya memandang peran admin finance sebagai kerja teknis semata: memastikan anggaran berjalan, laporan sesuai, dan pertanggungjawaban dana selesai tepat waktu. Namun seiring waktu, kesadaran muncul. Setiap angka yang saya kelola ternyata merepresentasikan kehidupan nyata, biaya transportasi seorang pendamping lokal untuk menemui korban, konsumsi dalam pertemuan yang mempertemukan dua pihak yang berseteru, atau sewa ruang aman bagi komunitas rentan.
Di YKPI, isu HAM dan KBB bukan sekadar jargon programatik. Ia hadir dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari: bagaimana anggaran disusun agar benar-benar berpihak pada kapasitas mitra daerah, bagaimana fleksibilitas keuangan dirancang untuk respons cepat pada situasi darurat kekerasan, dan bagaimana akuntabilitas yang ketat justru menjadi bentuk tanggung jawab moral kami kepada komunitas dampingan.
Merajut Jejaring dari Ruang yang Tak Terlihat
Meski tidak selalu hadir di ruang rapat advokasi, saya menyadari terlibat langsung dalam kerja berjejaring melalui proses administratif yang menopangnya. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lain, baik lokal maupun nasional, selalu membutuhkan pondasi kepercayaan. Dan kepercayaan itu salah satunya dibangun melalui sistem keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dipahami bersama.
Saya belajar bahwa jejaring yang sehat bukan hanya soal pertemuan dan pernyataan sikap bersama, tetapi juga tentang komitmen yang diwujudkan dalam tata kelola yang rapi dan jujur. Ketika YKPI mendampingi mitra daerah mengadvokasi kebijakan, kerja itu tidak akan lancar tanpa proposal yang jelas, pencairan dana yang tepat waktu, dan laporan yang menggambarkan proses dengan jujur. Dari sini saya makin paham: perjuangan kolektif membutuhkan semua peran tanpa kecuali, termasuk yang sering luput dari sorotan.
Tantangan Konsolidasi: Mengubah Ego Sektoral menjadi Dana Bersama
Salah satu tantangan tersembunyi yang saya amati adalah ego sektoral yang masih kuat. Hal ini tidak hanya terasa dalam dinamika advokasi, tetapi juga merembes ke pengelolaan sumber daya. Ada kecenderungan untuk melihat anggaran sebagai “milik saya” atau “milik organisasi saya”, bukan sebagai “alat bersama kita” untuk mendorong perubahan yang lebih besar.
Pengalaman di YKPI mengajarkan saya pentingnya mendorong kerja berbasis koalisi seutuhnya, termasuk dalam merencanakan dan menggunakan sumber daya. Saat organisasi-organisasi mau duduk bersama, berbagi peran berdasarkan kapasitas, dan menyepakati tujuan kolektif, beban perjuangan terdistribusi. Dampaknya pun menjadi lebih dalam dan luas. Proses administrasi dan keuangan yang dikelola secara kolaboratif justru menjadi pilar penguat koalisi.
Kepuasan yang Tak Terukur di Balik Laporan yang Rapi
Momen paling membahagiakan bagi saya bukan semata ketika laporan keuangan akhir disetujui tanpa catatan. Tetapi ketika kabar baik datang dari lapangan: sebuah peraturan diskriminatif berhasil dicabut, layanan publik mulai mengakomodir kelompok minoritas, atau ketika mitra daerah bercerita bahwa mereka kini merasa lebih percaya diri dan didukung.
Di saat-saat itulah saya merasa langsung terhubung. Saya tersadar bahwa kerja saya, memastikan setiap rupiah terdokumentasi dengan baik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kemenangan kecil itu. Ada kepuasan tersendiri mengetahui bahwa sistem yang tertata justru memberi ruang bagi tim program dan mitra untuk bergerak lebih lincah, berani, dan progresif.
Pemegang Hak Harus Tetap Jadi Pusat
Dari balik layar monitor dan tumpukan kwitansi, satu pelajaran terus-menerus terkonfirmasi: pemegang hak (rights-holders) harus tetap menjadi pusat dari segala kerja kami. Anggaran, laporan, dan administrasi bukanlah tujuan akhir. Mereka semua hanyalah alat. Alat untuk memastikan bahwa komunitas dampingan memiliki ruang yang aman, suara yang didengar, dan daya tawar yang kuat.
Oleh karena itu, mengelola keuangan dengan perspektif keadilan adalah sebuah keniscayaan. Ia bukan sekadar kewajiban administratif kepada donor, melainkan bagian intrinsik dari strategi perjuangan itu sendiri. Ketika satu rupiah dipertanggungjawabkan dengan prinsip kejujuran dan keberpihakan, ia berubah menjadi amunisi untuk membangun dunia yang lebih adil.
Menjaga Harapan dari Balik Spreadsheet
Bagi saya, bekerja di YKPI adalah proses belajar yang tak pernah usai tentang esensi keadilan, kekuatan kolaborasi sejati, dan kerendahan hati dalam berjuang. Di tengah ruang sipil yang kadang terasa semakin menyempit, setiap peran menjadi sangat krusial.
Dari balik angka-angka dan spreadsheet yang mungkin terlihat kering, saya justru belajar bahwa harapan itu bisa dirawat dan ditumbuhkan. Caranya adalah melalui kerja-kerja yang konsisten, transparan, dan selalu berpihak. Selama jejaring kemanusiaan ini terus kita rawat dengan kepercayaan dan integritas, saya yakin, perjuangan kolektif untuk HAM dan KBB di Indonesia akan selalu menemukan jalannya dengan atau tanpa sorotan.