Setiap 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), mengingat lahirnya Deklarasi Universal HAM pada 1948. Di Indonesia, momen ini harus menjadi refleksi kritis: sejauh mana negara melindungi warganya, khususnya perempuan yang menghadapi kekerasan berlapis dan para pembela HAM yang berdiri di garda terdepan?
Kerentanan yang Tak Kunjung Usai: Perempuan di Tengah Ancaman Berlapis
Data dan realitas di tahun 2025 mengonfirmasi bahwa perempuan masih menjadi kelompok paling rentan dalam struktur sosial. Ancaman terhadap mereka beragam, mulai dari kekerasan fisik, seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), hingga kriminalisasi melalui instrumen hukum. Yang memprihatinkan, ancaman ini justru sering diarahkan kepada perempuan yang aktif memperjuangkan hak-hak dasar orang lain.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, sepanjang 2022 hingga 2025 telah diterima 25 pengaduan kasus kriminalisasi terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM). Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata kegagalan negara dalam menjamin bahwa kegiatan membela HAM bukanlah aktivitas yang berisiko tinggi.
Terdapat ironi pahit dalam catatan tersebut. Pada 2025, empat dari enam pengaduan kriminalisasi terhadap PPHAM justru datang dari para pendamping korban kekerasan seksual. Padahal, peran mereka krusial dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ketika para penolong justru ditarget, akses korban terhadap keadilan semakin terhambat.
Tekanan serupa menghampiri perempuan pejuang lingkungan dan agraria. Mereka sering berhadapan dengan aktor korporasi berskala besar, kebijakan yang tidak berpihak, dan intimidasi fisik. Di sisi lain, aktivis demokrasi dan hak sipil juga menghadapi ruang yang semakin sempit. Pembungkaman melalui praktik represif, seperti penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi damai, menjadi ancaman nyata.
Serangan terhadap PPHAM bukan hanya persoalan individual. Tindakan ini merupakan upaya sistematis untuk melemahkan perlawanan korban, memutus rantai solidaritas, dan merongrong fondasi demokrasi. Ketika suara perempuan pembela HAM dibungkam, masyarakat kehilangan salah satu agen pengawas dan pemelihara ruang sipil yang sehat.
Hari HAM 2025 harus menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap perempuan dan para pembelanya adalah kewajiban konstitusional, bukan sekadar pilihan moral. Demokrasi hanya dapat bernafas dalam ruang yang aman bagi kritik, solidaritas, dan keberanian warga negara.
Sebagaimana pesan Mahatma Gandhi, perjuangan tanpa kekerasan adalah tentang menyelesaikan konflik secara beradab. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap PPHAM menjadi tolok ukur keberadaban sebuah bangsa.
Hak Asasi Manusia sering terdengar abstrak, padahal ia hidup dalam denyut keseharian:
- HAM adalah hal konkret: Ia hadir dalam makanan layak, udara bersih, kesempatan belajar, pekerjaan yang manusiawi, dan kebebasan bersuara tanpa rasa takut.
- HAM adalah pemersatu: Ia menjadi fondasi bersama yang menyamakan manusia melampaui perbedaan suku, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial.
- HAM bisa diwujudkan mulai dari hal kecil: Menghormati orang lain, menolak ketidakadilan, atau menyediakan ruang bagi suara yang terpinggirkan adalah tindakan sederhana yang membangun budaya penghormatan HAM.
- HAM butuh gerak bersama: Pemenuhannya memerlukan solidaritas komunitas, dorongan gerakan sosial, dan keberanian kolektif untuk menuntut perubahan struktural. Bersama-sama, HAM dapat menjadi nyata bagi semua orang.
Di hari Hak Asasi Manusia ini, komitmen kita diuji. Ujiannya bukan pada kata-kata, tetapi pada tindakan nyata untuk memastikan tidak ada satu pun perempuan di Indonesia yang harus memilih antara keselamatan dirinya dan keberaniannya membela keadilan.
Referensi :