Banda Aceh, 6 Januari 2026 – Suasana di Serambi Makkah sepanjang Desember 2025 masih disibukkan dengan upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Komunitas rentan, seperti perempuan dan anak, adalah yang paling terdampak dari bencana banjir tersebut. Di tengah fokus kebijakan yang masih terpusat pada tanggap darurat, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) justru memulai langkah awal untuk program jangka panjangnya: membangun kerja-kerja advokasi keadilan dan kesetaraan gender di Aceh.
Langkah pertama dimulai dari konsolidasi internal. Community Organizer (CO) YKPI untuk Aceh, Rino Abonita, bersama dua rekan CO lainnya, Rahmil Izzati dan Khaidir, menggelar serangkaian pertemuan perencanaan. Pertemuan pendahuluan digelar dengan staf MEAL dan Kampanye YKPI, Syahrul di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh pada Rabu, 10 Desember 2025. Dua pekan kemudian, diskusi yang lebih strategis kembali dilakukan di sebuah kedai kopi di Pango Raya.
“Pertemuan ini penting untuk menyamakan visi dan membagi peran sebelum turun ke lapangan,” ujar Rino. Hasilnya adalah peta tugas yang jelas: Khaidir dan Rahmil Izzati akan membangun komunikasi awal dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Sementara itu, Rino dan Raudhah akan fokus melakukan pendekatan kepada organisasi masyarakat sipil (CSO) dan media massa lokal. Distribusi peran ini menjadi fondasi untuk asesmen mendalam yang akan menentukan lokasi intervensi program YKPI di Aceh pada tahun 2026.
Namun, rencana tak bisa lepas dari realita. Di sela proses konsolidasi, tim turut terjun langsung merespons bencana. Pada 11 Desember, mereka melakukan pendataan kebutuhan di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya. Hasil pendataan itu kemudian diterjemahkan menjadi bantuan konkret. Empat hari kemudian, tandon air, air bersih, kebutuhan spesifik perempuan dan anak, serta paket sembako tiba di lokasi.
Keterlibatan tidak berhenti di distribusi logistik. Untuk memahami konteks Aceh secara utuh, tim aktif menjalin jejaring. Mereka menghadiri berbagai diskusi dan rapat koordinasi bantuan antar LSM. Puncaknya adalah partisipasi dalam aksi damai di depan Masjid Raya Baiturrahman pada 18 Desember, yang mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional.
“Di sinilah kami mulai merasakan tantangan sebenarnya,” kata Rino, merefleksikan pengalamannya bulan itu. “Selain bencana alam, ada fenomena pembungkaman informasi dan swasensor di media, terutama dalam pemberitaan krisis dan aksi warga. Ini sinyal bahwa ruang sipil bisa semakin menyempit.” Fenomena ini juga dibahas dalam forum-forum CSO maupun rekan-rekan jurnalis wilayah Aceh.
Memasuki Januari 2026, agenda tim sudah terpetakan. Work plan utama adalah menjalankan komunikasi formal dengan seluruh pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi, memetakan mitra media potensial, dan menyelesaikan asesmen akhir untuk lokasi intervensi. Kabupaten Aceh Besar menjadi kandidat utama, dengan pertimbangan untuk memperluas ke daerah seperti Bener Meriah, yang menyimpan catatan kelam kekerasan masa lalu dan angka kekerasan terhadap perempuan yang tinggi.
Di balik bayangan duka pascabencana dan ancaman pembungkaman, benih-benih program baru telah ditanam. Perjalanan panjang menuju keadilan dan perdamaian di Aceh memang baru dimulai. Keberhasilan langkah pertama yang ditopang oleh konsolidasi tim yang solid dan pemahaman konteks yang matang akan sangat menentukan arah dan dampak program YKPI di tanah rencong pada tahun-tahun mendatang.
YKPI mengajak Anda untuk terus mengikuti perkembangan gerakan ini. Setiap langkah maju, setiap tantangan yang dihadapi, dan setiap cerita perubahan dari akar rumput akan terus dibagikan. Mari bersama kita, tidak hanya menyaksikan tetapi juga mendukung proses pengorganisasian untuk membangun Aceh yang lebih adil dan setara.
Laporan ini disarikan dari catatan lapangan Rino Abonita, Community Organizer YKPI untuk wilayah Aceh.