Dari sebuah aula berukuran cukup besar di sisi utara Kota Yogyakarta, saya menyaksikan peristiwa yang jarang terjadi dalam iklim sosial kita yang belakangan mudah menyulut emosi. Orang-orang dari latar belakang agama dan kepercayaan berbeda duduk bersama, mendiskusikan tentang cara mencegah intoleransi, radikalisme dan ektremisme. Disana, tidak ada jargon-jargon berlebihan, dan bahkan tidak disorot oleh lensa kamera. Hanya orang-orang yang ingin mendengar, dan didengar.
Program itu, “Merajut Kolaborasi Lintas Iman dalam Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme”. Pelaksananya adalah Perkumpulan Mitra Wacana, bekerja sama dengan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI). Sekilas, tampak seperti program biasa yang sering digelar oleh organisasi masyarakat sipil. Tapi di kelurahan Baciro, Kapanewon Gondokusuman, program ini menjadi “ruang langka” dan berhasil menyentuh sisi kemanusiaan yang kerap kali terabaikan dalam diskursus kebijakan atau wacana media sosial; keberanian untuk membuka diri pada yang berbeda.
Saya bukan pelaksana langsung (insider) dari program ini, namun, bagian dari Mitra Wacana. Saya mengamati dari luar (outsider), menyambangi lokakarya, menjadi salah satu pemantik diskusi, menyimak laporan evaluasi, membaca cerita perubahan yang ditulis para partisipan aktif, dan mencermati bagaimana sebuah inisiatif ini justru bisa menjadi contoh proses membangun perdamaian tanpa bantuan pengeras suara.
Salah satu cerita yang paling membekas bagi saya adalah dari Lutfiyah, seorang perempuan dari komunitas Ahmadiyah. Ia menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya, merasa bisa membicarakan tentang keyakinannya tanpa merasa cemas akan dicibir atau disingkirkan. Boleh jadi, hal ini bukanlah suatu kisah dramatis. Hanya saja, di tengah kepungan masyarakat yang kerap mencurigai mereka sebagai yang “tidak lazim”, keberanian seperti itu sungguh pantas diapresiasi – bahkan dirayakan.
Ada pula Wiji Nurasih, perempuan muda dari jaringan Gusdurian Jogja, yang mengungkapkan bahwa ruang dialog ini sebagai “tempat yang membuat saya merasa utuh.” Kalimat yang tampak biasa saja, tapi sarat makna. Kita tahu, dalam konteks polarisasi klasifikasi, ruang-ruang seperti dialog yang membuat seseorang merasa “utuh” merupakan sebuah anomali yang sungguh layak untuk dirawat terus menerus.
Memang, program hanya berlangsung selama tiga bulan, dengan anggaran tidak sampai Rp. 70 juta. Program ini dilaksanakan sejak Maret hingga Mei 2025, sebagai bagian dari inisiatif kolaboratif antara Mitra Wacana dan YKPI. Namun, dalam waktu relatif singkat itu, telah berhasil memuat rumusan alat deteksi dini gejala intoleransi, dengan melibatkan tokoh agama, aparat, orang muda, konten kreator, dan kelompok minoritas. Bahkan aparat Polsek setempat pun turut serta. Adalah Parjo, salah satu Babhinkabtibmas, menuliskan bahwa program oleh Mitra Wacana telah menyadarkannya akan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani ekstremisme.
Dalam catatan pelaksanaan program, saya membaca hasil evaluasi bahwa partisipasi peserta mencapai 76%. Kampanye digital yang telah dilakukan mampu menjangkau lebih dari 82.000 tayangan. Sungguh angka yang cukup signifikan untuk ukuran kampanye di komunitas basis. Secara statistik, angka dapat dibaca, namun, yang mengesankan saya adalah bagaimana setiap kegiatan dirancang menjadi ruang setara. Tidak ada yang menggurui. Tidak ada yang diposisikan lebih tinggi karena keyakinannya.
Meskipun begitu, hemat saya, keberhasilan itu menimbulkan satu kegelisahan. Bagaimana jika program ini berhenti? Tidak ada jaminan bahwa benih-benih yang telah ditanam akan tumbuh jika tanah sosial di sekitarnya tidak subur (dirawat). Evaluasi akhir program juga mencatat bahwa belum ada struktur kebijakan atau dukungan kelembagaan yang cukup untuk menopang keberlanjutan. Dengan kata lain, perdamaian agak rentan.
Saya teringat pada ucapan Sri Winarsih, salah satu perempuan penggerak di Baciro. “Kami butuh jejaring dan ruang,” katanya. Kalimat ini semestinya menjadi bahan renungan-pembelajaran bagi banyak pihak, termasuk Mitra Wacana dan terlebih, YKPI. Bahwa program seperti ini tidak akan cukup jika hanya dilaksanakan satu kali. Butuh dukungan jangka panjang, dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari kita semua yang percaya bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan.
Pelaksanaan program di Baciro, menurut saya, adalah bukti bahwa perdamaian tidak selalu lahir dari ruang-ruang parlemen atau meja-meja konferensi. Justru tumbuh dari obrolan santai, keberanian untuk mendengar, dan kesediaan melepas klaim kebenaran. Inisiatif semacam ini setidaknya mampu mengikis kecurigaan yang, dalam istilah Charles Kimball (2013), merupakan salah satu akar ketika agama berubah menjadi bencana.
Di tengah narasi-narasi tentang kebangsaan yang kerap saya dengar, upaya semacam ini justru terasa paling konkret, atau bahkan paling mengena. Terlebih, ketika (utamanya) media sosial dipenuhi informasi tentang polarisasi, persekusi, dan ujaran kebencian, program seperti ini menjadi oase. Tidak menyolok, tidak viral, tapi penting dan mengena di relung terdalam. Program ini juga mengingatkan saya bahwa di luar jangkauan lensa kamera konvensional, masih ada orang-orang yang berjuang merawat kemajemukan dan kemanusiaan.
Saya tidak tahu pasti apakah program ini akan dilanjutkan. Tapi saya juga tahu, bahwa program telah meninggalkan jejak dalam kerja-kerja kemanusiaan. Seperti kata tokoh pendidikan dan perdamaian, Daisaku Ikeda yang menyebut perdamaian sejati tidak dibangun oleh kekuatan politik atau kekuasaan, tetapi oleh hati manusia yang terbuka dan mampu memahami penderitaan orang lain.
Penulis Wahyu Tanoto, Ketua Perkumpulan Mitra Wacana
Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Mitra Wacana pada 11 June 2025, dan dimuat ulang di sini dengan izin/untuk tujuan edukasi dan informasi.
Sumber asli: https://mitrawacana.or.id/catatan-tentang-iman-harapan-dan-ruang-berbagi-di-kelurahan-baciro/