Setiap tahun, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) hadir seperti ritual kenegaraan yang sarat makna simbolis. Ada pidato, ada seremoni upacara dan tentu saja ada janji-janji pemajuan pendidikan. Tahun ini, janji itu datang dalam bentuk peluncuran kembali program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial. Program ini digadang-gadang sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu, para pekerja informal, hingga mereka yang putus sekolah. Sebuah langkah yang tampak inklusif, namun memunculkan pertanyaan kritis: apakah program ini benar-benar sebagai upaya membongkar ketimpangan struktural pendidikan, atau hanya manuver populis dari pemerintahan baru?
Jika kita mengingat kembali sejarah bahwa gagasan Sekolah Rakyat bukan hal baru. Nama besar Ki Hadjar Dewantara yang melatarinya, tokoh yang bukan hanya pendidik, tapi juga pejuang kebudayaan. Dalam masa penjajahan, beliau memperkenalkan sistem pendidikan alternatif yang berpihak pada rakyat kecil, menolak dominasi kekuasaan, dan menanamkan kesadaran. Menurut Ki Hadjar pendidikan harus hadir dalam bahasa rakyat, tidak menjauh dari kenyataan hidup. Gagasan ini juga punya gaung secara global, terutama dengan pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970). Freire menyoroti pendidikan gaya “bank”, di mana murid sekadar tempat penyimpanan informasi, tanpa ruang untuk berpikir kritis. Baginya, pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang lahir dari dialog, bukan doktrin.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusung “Merdeka Belajar” sebagai semangat reformasi pendidikan Indonesia. Namun, ironi muncul ketika Sekolah Rakyat kini justru diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Hal ini menimbulkan persoalan mendasar: akan di bawa ke mana arah koordinasi antar kementerian? Apakah kini urusan pendidikan juga menjadi domain Kemensos, sementara Kemendikbud hanya berperan simbolik? Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, yang berpotensi memperlebar jurang birokrasi alih-alih menyederhanakan solusi. Hal bisa menjadi jebakan administratif yang mempersulit eksekusi di lapangan.
Masalahnya bukan hanya soal siapa yang menjalankan, tetapi juga bagaimana pendekatan program ini dirancang. Jika tetap bersifat top-down seperti banyak program sosial lainnya maka program punya resisten untuk mengalami kegagalan menyentuh akar permasalahan. Pendidikan rakyat, jika ingin berhasil, harus dibangun dengan melibatkan langsung komunitas-komunitas sasaran. Tidak cukup hanya datang membawa modul dan tenaga pengajar dari luar. Seperti kata Freire, perubahan sejati terjadi melalui dialog sejajar, bukan ceramah satu arah. Namun dalam kenyataan, pendekatan partisipatif masih menjadi barang langka dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, yang masih sangat terpusat dan birokratis.[1]
Berdasarkan data BPS angka ketimpangan akses pendidikan masih mencolok. Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat sekitar 1,1 juta anak usia sekolah di Indonesia tidak bersekolah.[2] Sebagian besar dari mereka berasal dari wilayah terpencil atau keluarga dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Program seperti Sekolah Rakyat punya peluang besar untuk menjadi jembatan bagi mereka asalkan dibangun dengan pendekatan komunitas, metode belajar yang fleksibel, dan pembelajaran yang kontekstual. Tapi jika hanya menjadi proyek musiman yang digerakkan dari pusat tanpa pemahaman lapangan, maka hasilnya bisa dipastikan tak akan jauh berbeda dari proyek-proyek sebelumnya menguap seiring waktu.
Implementasi Sekolah Rakyat juga tidak bisa lepas dari konteks lokal. Pemajuan pendidikan di setiap kota dan kabupaten di Indonesia sangat beragam baik dari segi akses, infrastruktur, budaya belajar, maupun kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, pendekatan “satu resep untuk semua” justru bisa kontraproduktif. Di wilayah seperti Yogyakarta, misalnya, kebutuhan pendidikan alternatif bisa berbeda drastis dibanding daerah terpencil di Papua atau kawasan industri di Jabodetabek. Oleh sebab itu, sebelum program dijalankan, asesmen awal yang menyeluruh harus dilakukan bukan hanya berbasis data statistik, tetapi juga melalui dialog dengan komunitas lokal, pendidik non-formal, dan calon peserta didik. Tanpa itu, Sekolah Rakyat berisiko menjadi proyek seragam yang tidak menyentuh kebutuhan nyata dan justru mengabaikan kompleksitas pendidikan di akar rumput.
Di sinilah pentingnya harmonisasi kebijakan, bukan hanya antar-kementerian, tapi juga antara wacana dan implementasi. Dukungan anggaran, sistem evaluasi yang adil, serta pelatihan pendidik berbasis lokal menjadi hal yang mutlak jika program ini ingin bertahan. Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya menjadi slogan yang dipajang, sementara dampaknya di lapangan tak pernah benar-benar terasa.
Hardiknas seharusnya menjadi momen reflektif, bukan seremoni tahunan yang penuh basa-basi. Ini saatnya kita bertanya secara jujur: apakah sistem pendidikan kita benar-benar berpihak pada rakyat? Atau justru makin menjauh, terjebak dalam logika program yang lebih sibuk mengejar indikator keberhasilan administratif ketimbang perubahan sosial? Pendidikan yang membebaskan tidak lahir dari proyek jangka pendek, melainkan dari keberanian membuat perubahan sistematis meski jalannya panjang dan sering kali tidak populer.
Penulis: Rose Merry
[1] Haris, Syamsul. (2020). Problematika Pendidikan Indonesia: Perspektif Paulo Freire. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, Vol. 9(2).
[2] Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Pendidikan Indonesia. https://bps.go.id