Meritokrasi dan Perempuan: Sebuah Konsep Ideal yang Masih Jauh dari Realita

Seruan UN Women mengenai tema Hari Perempuan Internasional tahun 2025 “For ALL Women and Girls: Rights. Equality. Empowerment.” atau “Untuk SEMUA perempuan dan anak perempuan: Hak. Kesetaraan. Pemberdayaan.” dimaksud dapat mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi semua orang di mana tidak seorang pun tertinggal. Tema ini sejalan dengan bagaimana gagasan meritokrasi, bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh kerja keras, kompetensi, dan pencapaian individu. Secara teori, sistem ini memungkinkan siapa saja yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk maju dalam berbagai bidang, termasuk karier dan pendidikan.

Mengutip dari jurnal Standford University, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Young dalam bukunya The Rise of the Meritocracy (1958), yang awalnya digunakan sebagai kritik terhadap sistem yang justru dapat memperlebar kesenjangan sosial jika tidak diterapkan dengan adil.[1] Perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan di berbagai bidang, terutama dalam dunia kerja, politik, dan pendidikan, terus mengalami dinamika yang kompleks. Bagaimana perempuan dapat memperoleh posisi dan pengakuan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kerja keras, bukan faktor gender, koneksi, atau privilese sosial.

Perayaan IDW tahun ini adalah momen penting karena menandai peringatan 30 tahun Deklarasi dan Platform Aksi Beijing. Dilansir melalui UN Women, peringatan 30 tahun Deklarasi dan Platform Aksi Beijing juga terjadi di tengah meningkatnya ketidakamanan dan krisis yang makin parah, menurunnya kepercayaan terhadap demokrasi dan menyusutnya ruang sipil.

Konde.co melakukan riset 100 hari Pemerintahan Prabowo- Gibran dari perspektif gender dan keadilan sosial. Kami mendapatkan data soal minimnya pernyataan para pejabat untuk isu perempuan, ada pernyataan bias kelas dan bergaya otoriter.[2] Dalam risetnya Konde memaparkan kelemahan mendasar dalam memahami dan menangani isu kesetaraan gender serta keadilan sosial secara menyeluruh. 

Representasi perempuan dalam kabinet yang hanya mencapai 13 persen, menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di pemerintahan hanya mencapai keterwakilan simbolis belaka, keterlibatan perempuan sering kali hanya menjadi alat untuk membangun citra inklusivitas tanpa menyentuh akar permasalahan ketimpangan struktural. Selain itu, pernyataan seksis dan bias yang disampaikan oleh sejumlah pejabat negara mencerminkan kurangnya pemahaman dan kepekaan terhadap pentingnya menghormati perempuan sebagai individu dengan agensi penuh.

Belum lama ini juga viral pernyataan seksis dari Ahmad Dhani pada Rapat Komisi X DPR RI tanggal 5 Maret 2025.[3] Ahmad Dhani dengan nada bercanda mengusulkan alasan di anggap “out of the box” agar naturalisasi diperluas untuk pemain sepak bola yang berusia di atas 40 tahun, terutama yang duda, agar mereka bisa menikah dengan perempuan Indonesia agar menghasilkan keturuna yang memiliki potensi keterampilan sepak bola yang lebih baik. Jelas sekali bahwa pernyataan Ahmad Dhani merendahkan perempuan karena memposisikan perempuan sebagai alat reproduksi dan pelayan seksual bagi suami. Terlebih lagi, ia menambahkan bahwa jika pemain sepak bola yang dinaturalisasi tersebut beragama Islam, mereka bisa menikahi hingga empat perempuan.

Dari hasil Riset Konde.co dan pernyataan seksis Ahmad Dhani menunjukkan meritokrasi masih menjadi tantangan bagi perempuan untuk setara.  Meskipun gagasan meritokrasi seharusnya menjamin kesempatan yang adil bagi semua individu, kenyataannya perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat mereka untuk bersaing secara setara. Oleh karena itu, pergumulan perempuan menuju meritokrasi bukan hanya soal membuktikan kapasitas mereka, tetapi juga menghadapi berbagai kendala yang telah mengakar dalam sistem sosial dan ekonomi.

Banyak faktor membuat perempuan sulit untuk benar-benar bersaing secara setara, antara lain:

1. Bias Gender yang Masih Mengakar; Bias gender, baik yang disadari maupun tidak, masih menghambat perempuan dalam mendapatkan posisi strategis di berbagai bidang. perempuan sering kali harus berusaha lebih keras dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan pengakuan yang sama
2. Beban Ganda dalam Kehidupan Pribadi dan Profesional; Perempuan masih dihadapkan pada ekspektasi sosial bahwa mereka bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan keluarga, bahkan ketika mereka juga memiliki karier profesional. Beban ganda ini membuat mereka harus bekerja lebih keras dibanding laki-laki untuk mencapai tingkat keberhasilan yang sama.
3. Kurangnya Akses terhadap Kesempatan yang Setara; Perempuan sering kali mendapatkan akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan tinggi, pelatihan profesional, dan jaringan sosial yang dapat mendukung karier mereka. Faktor ini membuat mereka sulit untuk bersaing secara adil dalam sistem meritokrasi.
4. Glass Ceiling dan Kurangnya Representasi di Posisi Kepemimpinan; Fenomena “glass ceiling” atau langit-langit kaca masih menjadi tantangan besar bagi perempuan. Meskipun banyak perempuan yang memiliki kapasitas dan prestasi tinggi, mereka tetap sulit menembus posisi kepemimpinan karena adanya stereotip dan bias institusional yang menghambat mereka.

Upaya dan Strategi Perempuan dalam Mencapai Meritokrasi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perempuan terus berjuang untuk memperoleh tempat yang layak dalam sistem meritokrasi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan Profesional; Pendidikan adalah kunci utama dalam sistem meritokrasi. Oleh karena itu, perempuan perlu diberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.
2. Mengubah Paradigma dan Budaya Kerja yang Inklusif; Lembaga/Institusi harus menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, di mana perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan menempati posisi strategis.
3. Memperkuat Jaringan dan Mentorship; Mentorship dan komunitas yang mendukung perempuan dalam dunia kerja dapat membantu mereka mendapatkan peluang yang lebih baik.
4. Mendorong Kebijakan yang Mendukung Kesetaraan Gender; Lembaga/institusiapapun harus mengadopsi kebijakan yang lebih proaktif dalam mendukung kesetaraan gender, seperti kebijakan cuti melahirkan yang adil, fleksibilitas kerja, dan program kepemimpinan untuk perempuan.
5. Meningkatkan Kesadaran akan Bias Gender; Kampanye kesadaran tentang bias gender di tempat kerja dan pendidikan harus terus dilakukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya sistem yang benar-benar meritokratis dan bebas dari diskriminasi.

Meritokrasi, dalam konsepnya, menjanjikan kesempatan yang adil bagi semua individu untuk berkembang berdasarkan kapasitas dan prestasi. Namun, bagi perempuan, jalan menuju meritokrasi masih penuh tantangan. Bias gender, beban ganda, serta kurangnya akses terhadap kesempatan yang setara masih menjadi hambatan besar yang harus diatasi.

Untuk mencapai meritokrasi yang lebih inklusif, diperlukan perubahan dalam kebijakan, budaya kerja, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender. Perempuan telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, sistem meritokrasi yang benar-benar adil dan bebas dari diskriminasi harus terus diperjuangkan agar perempuan dapat memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan.

Penulis: Rose Merry Indrasari

[1] https://www.parapuan.co/read/534223897/meritokrasi-peluang-atau-hambatan-bagi-perempuan-karier-di-dunia-kerja

[2] https://www.konde.co/2025/01/catatan-100-hari-kerja-prabowo-gibran-dari-perspektif-perempuan-dan-keadilan-sosial-kesetaraan-ditakluk-populisme-menyunduk/

[3] https://x.com/idextratime/status/1897223933545603146