Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini melontarkan imbauan publik agar masyarakat Indonesia mulai menerapkan gaya hidup hemat energi, terutama dalam penggunaan gas LPG. Langkah ini disebut sebagai antisipasi pemerintah terhadap potensi krisis energi global yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dalam pernyataannya yang diunggah di kanal YouTube resmi Kementerian ESDM, Jumat (27/3/2026), Bahlil menyoroti kebiasaan di dapur sebagai titik krusial penghematan. “Saya memohon dan menyarankan, ayo kita pakai energi dengan bijak. Kalau masak pakai LPG, jika masakan sudah matang, segera matikan, jangan biarkan kompor boros menyala tanpa keperluan,” ujarnya di Colomadu.
Namun di balik seruan yang tampak sederhana itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih dalam jika ditarik ke dalam kacamata kesetaraan gender dan keadilan energi.
Seruan yang Berat Sebelah
Ketika Bahlil menyebut “masyarakat” dalam imbauannya, siapakah sebenarnya yang dimaksud? Dalam realitas sosial Indonesia, urusan dapur dan pengelolaan energi rumah tangga masih melekat pada peran perempuan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, lebih dari 90 persen urusan memasak dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga dilakukan oleh perempuan.
Maka, seruan hemat gas seperti ini bukan sekadar pesan moral, ia menjadi beban ganda yang terselubung. Perempuan tidak hanya dituntut mengelola anggaran belanja yang kian tergerus kenaikan harga, tapi kini juga diminta menjadi garda terdepan ketahanan energi nasional tanpa pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
Yang lebih mendasar, seruan ini seolah mengabaikan fakta bahwa perempuan sebenarnya telah lama melakukan efisiensi energi secara alami. Mematikan kompor usai memasak bukanlah “kebiasaan sederhana yang sering terabaikan”, melainkan sudah menjadi kewajiban dasar, bukan hanya soal menghemat gas, tapi juga mencegah kebakaran, kerusakan peralatan dapur, hingga kecelakaan rumah tangga yang fatal.
Merry, seorang perempuan pengguna gas melon di yogyakarta mengungkapkan kegelisahan yang sama, “Kami bahkan sampai memberi ganjel di selang gas untuk memastikan tidak ada kebocoran. Itu bentuk kehati-hatian dan penghematan yang sudah bertahun-tahun kami lakukan. Tapi kenapa imbauannya selalu terkesan menggurui?”
Ketika Alternatif Tak Pernah Jadi Prioritas
Kritik yang lebih tajam justru tertuju pada ketiadaan tawaran solusi sistemik. Mengapa kebijakan hemat energi hanya berhenti pada imbauan individu tanpa diikuti pengembangan alternatif energi yang lebih berkelanjutan?
Padahal, berbagai teknologi energi terbarukan untuk kebutuhan memasak telah tersedia. Kompor tenaga surya, biogas dari limbah organik rumah tangga, biomassa dengan tungku efisien, eco charcoal, hingga bioetanol adalah opsi yang tak hanya ramah lingkungan tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Teknologi ini mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.
Namun tanpa pendampingan, akses, dan subsidi yang berpihak pada kelompok rentan yang mayoritas di antaranya adalah perempuan, alternatif ini hanya akan menjadi wacana.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, seharusnya menyadari bahwa penghematan energi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada kesadaran individu di ranah domestik. Diperlukan kebijakan afirmatif yang memudahkan perempuan mengakses teknologi hemat energi, pelatihan, serta perlindungan dari beban ekonomi yang timbul akibat fluktuasi harga energi.
Perempuan Punya Cara: Menghargai Pengetahuan Lokal
Alih-alih sekadar mengimbau, ada banyak cara menjadikan efisiensi energi sebagai gerakan kolektif yang inklusif. Selama ini, para perempuan telah mengembangkan kearifan lokal dalam menghemat gas yang jarang mendapat apresiasi.
Beberapa praktik yang sebenarnya bisa diadopsi secara luas antara lain:
- Menggunakan tutup panci untuk mempercepat proses memasak
- Menyesuaikan ukuran api dengan diameter panic/wajan agar panas tidak terbuang
- Merendam bahan makanan keras sebelum dimasak
- Memanfaatkan panci presto untuk memasak dalam waktu singkat
- Memasak dalam porsi besar sekaligus untuk keperluan beberapa hari
- Membersihkan tungku kompor secara rutin agar pembakaran tetap sempurna dengan api biru
- Menerapkan metode 5-30-7 untuk memasak daging: rebus 5 menit, matikan api dan diamkan 30 menit dengan panci tertutup, lalu masak kembali 7 menit
Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa perempuan sejatinya bukan sekadar objek dari kebijakan energi, melainkan subjek yang telah lama berkontribusi dalam efisiensi sumber daya. Namun, kontribusi ini jarang diakui dalam narasi kebijakan resmi.
Menuju Kebijakan Energi Berkeadilan Gender
Krisis energi yang membayangi bukan hanya soal geopolitik atau pasokan minyak mentah. Ia juga soal keadilan: siapa yang paling terdampak, siapa yang paling dibebani, dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Untuk itu, seruan hemat gas seperti yang disampaikan Menteri ESDM perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan energi yang lebih adil gender. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:
- Melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan energi, baik di tingkat nasional maupun daerah
- Menyediakan akses energi bersih dan terbarukan dengan skema pembiayaan yang berpihak pada rumah tangga miskin dan perempuan kepala keluarga
- Mengintegrasikan pendidikan energi berkeadilan dalam kurikulum dan program pemberdayaan masyarakat
- Mengakui dan mendokumentasikan kearifan lokal perempuan dalam efisiensi energi sebagai bagian dari strategi nasional
Bukan Sekadar Mematikan Kompor
Seruan hemat energi tidak bisa direduksi menjadi sekadar pesan moral tentang mematikan kompor. Ia harus dibaca sebagai panggilan untuk menata ulang kebijakan energi yang selama ini cenderung bias laki-laki dan mengabaikan peran sentral perempuan.
Ketika perempuan terus menjadi garda terdepan dalam pengelolaan energi rumah tangga, sudah saatnya mereka didudukkan sebagai mitra sejajar dalam pembangunan ketahanan energi nasional. Bukan sekadar penerima imbauan, melainkan perancang kebijakan yang memahami secara utuh persoalan dari akar rumput.Karena pada akhirnya, energi bukan hanya soal pasokan dan harga. Ia juga soal keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia.