SLEMAN — Sebagai langkah awal mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan, warga Padukuhan Cupuwatu I, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, bersama Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) menggelar forum diskusi partisipatif. Forum ini berhasil memetakan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, dengan pinjaman online (pinjol), sampah, dan perlindungan anak sebagai sorotan utama.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu sore itu dihadiri oleh puluhan ibu-ibu warga setempat. Dalam sambutannya, perwakilan YKPI, Viri, menjelaskan bahwa lembaganya yang berdiri sejak 2020 berfokus pada isu perempuan, anak, serta kelompok minoritas.
“Indonesia memang beragam, tetapi bukan berarti tanpa masalah. Karena itu, YKPI turun ke desa-desa untuk mendorong terwujudnya kawasan yang ramah perempuan dan anak,” ujar Viri.
Ia menegaskan komitmen pendampingan berkelanjutan di Cupuwatu I melalui pertemuan rutin bulanan. Target dalam enam bulan ke depan adalah terumuskannya peta persoalan dan rencana aksi kolaboratif antara warga dan YKPI.
Pada sesi awal, para peserta menyampaikan harapan mereka untuk masa depan Cupuwatu I. Dominasi harapan mengerucut pada terciptanya lingkungan yang tenteram serta bebas dari jerat pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).
“Semoga bebas pinjol dan judol,” ungkap Daunmiri, salah satu peserta, mewakili aspirasi banyak warga.
Harapan akan kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera juga mengemuka, merefleksikan kerinduan masyarakat akan ketenangan sekaligus mengindikasikan keresahan terhadap kondisi sosial yang ada.
Brainstorming Masalah: Dari Jerat Pinjol hingga Ancaman Gawai
Dalam sesi pemetaan isu, forum berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah krusial. Pinjol dan rentenir menjadi persoalan yang paling banyak disoroti. Seorang ibu bercerita, ada warga yang terjerat pinjol dalam jumlah besar hingga memerlukan campur tangan perangkat dusun untuk penyelesaiannya. Kondisi ini dinilai berkaitan dengan tekanan ekonomi dan minimnya penghasilan tetap.
Pengelolaan sampah juga menjadi keluhan utama. Warga mengungkapkan belum adanya sistem pengelolaan, terutama untuk sampah organik. Limbah rumah tangga bahkan masih banyak yang berakhir di sungai akibat belum tersedianya saluran pembuangan air limbah (SPAL).
Persoalan ketiga yang mendapat perhatian serius adalah perlindungan anak. Para orang tua menyoroti penggunaan gawai yang berlebihan, kecanduan game online, hingga mudahnya akses anak terhadap konten pornografi. Lebih memprihatinkan, beberapa anak sekolah dasar diketahui masih bermain game selama jam sekolah.
“Anak-anak sekarang susah dikontrol karena HP. Alasannya mengerjakan tugas, padahal main game,” keluh seorang ibu.
Selain tiga masalah inti tersebut, warga juga mencatat kekhawatiran akan fenomena klitih, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak, serta potensi radikalisasi remaja melalui media digital.
Melalui diskusi kelompok, masyarakat tidak hanya mengeluh tetapi juga merancang solusi. Di bidang ekonomi, mereka mengusulkan pelatihan pemanfaatan media sosial untuk usaha, penguatan ekonomi berbasis komunitas, serta sosialisasi intensif tentang bahaya pinjol dan judol.
Untuk masalah lingkungan, warga mendorong penguatan peran kader perempuan dan Karang Taruna, serta meminta dukungan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang efektif. Sementara di bidang perlindungan anak, pelatihan parenting bagi orang tua dan sosialisasi ke sekolah menjadi usulan utama.
Kegiatan pemetaan ini bukan sekadar pengidentifikasian masalah, melainkan langkah pertama yang krusial menuju Cupuwatu I yang lebih inklusif dan aman. YKPI menegaskan bahwa seluruh persoalan yang teridentifikasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki bersama warga.
Proses ini menegaskan bahwa warga Cupuwatu I tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek perubahan yang aktif merumuskan solusi untuk lingkungannya sendiri. Forum ini menjadi bukti awal bahwa perubahan berkelanjutan dimulai dari kesadaran kolektif dan ruang dialog yang partisipatif.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program pengorganisasian desa, masyarakat dapat menghubungi Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) melalui:
- Email: office@ykpindonesia.org
- Akun Media Sosial: Instagram @ykpibinadamai
- Telepon: 0274 – 5049018