Aceh, wilayah yang dikenal dengan kekuatan religiusitasnya, masih menghadapi tantangan serius terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021-2023 mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Sementara itu, empat dari sepuluh anak perempuan dan tiga dari sepuluh anak laki-laki mengalami setidaknya satu jenis kekerasan sepanjang hidupnya. Yang memperihatinkan, fenomena kekerasan tidak lagi terbatas pada ranah publik, namun telah memasuki wilayah-wilayah yang selama ini dianggap sebagai tempat perlindungan, termasuk lembaga pendidikan agama seperti dayah hingga unit terkecil masyarakat, yaitu rumah tangga.
Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat 1.227 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkat dari 1.098 kasus pada tahun sebelumnya. Aceh Utara menjadi kabupaten dengan kasus tertinggi, yakni 161 kasus, diikuti oleh Aceh Tengah dan Banda Aceh.[1] Pemberitaan media juga kerap menyoroti kekerasan di lingkungan dayah, seperti kasus penganiayaan santri di Dayah Darul Najah Al-Aziziyah, Pidie[2], pada November 2023, dan berbagai kasus kekerasan seksual yang melibatkan pimpinan pesantren di Lhokseumawe, Pidie Jaya, dan Padang Tiji dalam beberapa tahun terakhir[3].
Merespons situasi ini, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) bersama mitra melaksanakan program selama delapan bulan (Februari–Agustus 2025) berjudul “Membangun Kemandirian Dayah melalui Penyusunan Skema Keamanan, Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Warga Dayah secara Komprehensif”. Program yang dievaluasi secara partisipatif ini berfokus pada penguatan kapasitas pengambil kebijakan di dayah dan mendorong perubahan kebijakan internal untuk menciptakan budaya anti-kekerasan.
Evaluasi menemukan bahwa program ini memiliki relevansi tinggi dengan konteks permasalahan yang ada. Mitra dan penerima manfaat, yang terdiri dari pimpinan dayah, pengajar, dan kepala bidang, menunjukkan rasa kepemilikan yang besar. Strategi penguatan kapasitas berhasil mengantisipasi kekhawatiran para teungku dayah akan potensi kriminalisasi, sekaligus membangun narasi baru tentang kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Secara efektif, sebagian besar target kegiatan tercapai. Pemetaan konteks, pelatihan, dan workshop penyusunan skema pencegahan berjalan baik. Sebanyak 21 perwakilan dari 19 dayah di tiga kabupaten (Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara) terlibat. Materi pelatihan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, mendorong minat mereka untuk mendalami lebih lanjut. Umumnya dayah telah menyusun draf panduan/SOP pencegahan kekerasan, meskipun belum semua menindaklanjutinya dengan optimal.
Dampak transformatif mulai terlihat di tingkat individu dan kebijakan dayah. Beberapa dayah bahkan telah membangun kolaborasi dengan polindes (pondok bersalin desa) untuk layanan kesehatan santri. Namun, mengubah narasi yang menganggap kekerasan sebagai hal yang “wajar” dalam pendidikan masih menjadi tantangan berat. Isu integrasi gender dan inklusi juga masih perlu pendekatan khusus, mengingat budaya dan interpretasi keagamaan di beberapa dayah, terutama salafi, masih sangat kuat memisahkan peran dan ruang antara laki-laki dan perempuan.
Evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah kendala. Durasi program yang relatif singkat (enam bulan) dan keterbatasan anggaran membatasi ruang gerak. Komitmen mitra yang terkendala oleh kesibukan program lain dan proses administrasi yang berbelit menyebabkan beberapa kegiatan harus diubah modanya, dari paralel menjadi terkonsentrasi di satu tempat, yang berimbas pada kualitas pendampingan.
Keberlanjutan program menjadi poin krusial. Meski rasa kepemilikan tinggi, pendanaan masih bergantung pada sumber eksternal. Mitra dan penerima manfaat berharap YKPI terus memimpin inisiatif serupa dan bahkan memperluasnya ke isu ekologi, green Islam, dan ketahanan pangan di dayah. Beberapa dayah memiliki lahan luas dan potensi untuk itu, tetapi kapasitas pengelolaan yang masih terbatas.
Berdasarkan temuan tersebut, sejumlah rekomendasi diajukan. Pertama, perlu penelaahan ulang terhadap pemahaman kesetaraan gender, disabilitas, dan ekologi di dayah untuk menyusun strategi penguatan yang tepat. Kedua, penyusunan kerangka kerja advokasi yang lebih detail dengan indikator dan target terukur. Ketiga, mendokumentasikan pengalaman kolaborasi menjadi sistem pengetahuan untuk pemetaan lebih lanjut.
Rekomendasi lainnya adalah meningkatkan pemanfaatan media arus utama untuk advokasi, mempromosikan pendekatan hak asasi manusia (HAM), gender, dan inklusi secara lebih internal, serta terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, Komnas Perempuan, dan LPSK, untuk mendukung kemandirian dayah yang bebas dari kekerasan.
Program ini telah membuktikan kontribusinya dalam memperkuat kapasitas dayah di Aceh, meski dengan waktu terbatas. Upaya kolaboratif ini merupakan langkah awal yang krusial untuk mewujudkan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi semua santri dan warga dayah.
Artikel di sarikan dari laporan Evaluasi Program Kolaborasi” Membangun Kemandirian Dayah melalui Penyusunan Skema Keamanan, Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Warga Dayah secara Komprehensif” bersama YKPI (Yayasan untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dengan Paska Aceh dan Flower Aceh di Kab. Pidie, Pidie Jaya & Aceh Utara, Provinsi Aceh
[1] https://theacehpost.com/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-meningkat-tahun-2024-tertinggi-di-aceh-utara/index.html
[2] https://sinarpidie.co/news/malam-jahanam-di-dayah-darul-najah-al-aziziyah/index.html
[3] https://sinarpidie.co/news/teungku-hand-body-di-ulee-glee-divonis-200-bulan-penjara-dan-dihukum-membayar-restitusi-tujuh-korban-anak-ini-kata-lbh-banda-aceh/index.html