Kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas mobil aparat saat mengikuti aksi unjuk rasa, bukan sekadar insiden tragis semata. Aliansi Perempuan Indonesia (API) menegaskan bahwa peristiwa ini adalah potret nyata dari wajah kekerasan negara yang sistematis dan terus berulang. Aparat keamanan, menurut API, dijadikan alat untuk membungkam suara rakyat dengan impunitas atau kekebalan hukum yang masih dibiarkan.
API menegaskan bahwa gelombang demonstrasi yang terjadi merupakan puncak dari kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap ceroboh dan arogan. Rakyat dibebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak yang mencekik, pengangguran yang meroket, hingga fenomena pemutusan hubungan kerja massal. Di saat yang sama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat negara justru tenggelam dalam kemewahan, menikmati tunjangan dan fasilitas yang melambung tinggi, sambil berpesta pora.
API menyoroti kesenjangan yang semakin dalam. Sementara rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, para wakil rakyat justru memberi penghargaan kepada kerabat dan kolega, bahkan membiarkan praktik rangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan fasilitas yang berlimpah.
Di tengah aksi unjuk rasa, respons aparat terhadap suara kekecewaan rakyat justru diwarnai kekerasan yang berlebihan. Aparat melakukan penangkapan sewenang-wenang disertai tindakan kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi terhadap ratusan pengunjuk rasa. Penggunaan gas air mata juga dilakukan secara tidak proporsional, bahkan menyasar rumah ibadah dan tenaga medis. Tidak terkecuali, perempuan dan pelajar yang berada di garda depan protes turut mengalami intimidasi, kekerasan, serta perlakuan diskriminatif. Pola represif serupa dilaporkan terjadi secara merata di berbagai daerah.
API memberikan kritik tajam terhadap karakter pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya cenderung militeristik, tidak sensitif gender, dan mengabaikan kepentingan rakyat. Alih-alih memprioritaskan kesejahteraan, pemerintah justru dianggap mengukuhkan budaya kekerasan melalui ekspansi pasukan dan komando militer di daerah, bersamaan dengan pemotongan anggaran untuk program-program sosial.
Merespon krisis politik dan kemanusiaan ini, API mendesak Presiden Prabowo untuk bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kekerasan terhadap rakyat. Mereka menuntut keadilan bagi Affan Kurniawan dan semua korban kekerasan aparat, termasuk pencabutan fasilitas dan tunjangan berlebihan untuk DPR serta pejabat negara.
Reformasi kepolisian secara menyeluruh juga menjadi agenda mendesak. API menyerukan penghapusan budaya militeristik yang penuh kekerasan, penghentian penggunaan senjata dan gas air mata terhadap rakyat, serta penghentian penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi.
Selain itu, mereka mendesak reformasi kebijakan perpajakan yang lebih adil, transparansi anggaran negara, penghentian praktik oligarki dan rangkap jabatan, serta pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya, termasuk independensi media dan penghentian pemblokiran platform komunikasi.
API menegaskan sikapnya untuk terus mengutuk tindakan represif aparat dan menolak segala bentuk impunitas bagi pelanggar Hak Asasi Manusia. API menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap semua massa aksi yang ditahan dan mendesak DPR bekerja sesuai amanat konstitusi, bukan untuk memperkaya diri.
Sumber Pernyataan Sikap Aliansi Perempuan Indonesia (API), Jumat, 29 Agustus 2025 silahkan baca di sini